JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi didukung oleh Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dan United Nations Development Programme (UNDP) membahas pentingnya aksi kolaborasi multi stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan sampah laut secara global. Pembahasan dilakukan dalam Konferensi Kelautan PBB atau United Nation Ocean Conference (UNOC) 2022 yang diselenggarakan di Lisbon, Portugal, belum lama ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia (DelrI) dalam UN Ocean Conference ini menyatakan inovasi dan kolaborasi sangatlah penting dalam mengatasi masalah sampah plastik. Indonesia dan negara-negara kepulauan berkomitmen untuk menjaga kelestarian laut.
UNOC adalah konferensi kelautan tingkat internasional yang membahas tentang isu-isu kelautan dan lingkungan yang sedang dihadapi saat ini serta membahas terkait aktivitas ekonomi yang menekankan pada aspek kelautan yang berkelanjutan.
"Pada Konferensi Kelautan yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Kenya dan Portugal ini, hadir di saat dunia sedang berusaha untuk mengatasi banyak masalah yang mengakar di masyarakat, di mana hal tersebut membutuhkan transformasi struktural dan solusi bersama yang sesuai dengan SDGs. Konferensi ini berusaha untuk mendorong solusi inovatif berbasis sains yang sangat dibutuhkan untuk memulai babak baru pada aksi laut global," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/7).
Side event yang diselenggarakan pada kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan mendorong pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar tentang masalah yang terkait dengan sampah plastik lintas batas.
Pada kesempatan yang sama di UNOC 2022, Indonesia juga telah menyelenggarakan side event yang membahas mengenai rekomendasi upaya pemantauan sampah laut.
"Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat mempercepat kolaborasi regional, nasional, dan global untuk mengatasi masalah sampah plastik laut, sebagai upaya penanganan sampah harus mampu memadukan model pengelolaan sampah dengan prinsip ekonomi sirkular untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah plastik dan memfasilitasi pengembangan ekosistem hilir. Ini akan mempelopori aliran pendapatan baru untuk mengekstraksi nilai maksimum dari bahan termasuk kaca, kertas, logam, dan sampah plastik," kata Luhut.
Seperti yang kita tahu, katanya, sampah plastik merupakan masalah global yang masih sukar dipecahkan, banyak penelitian yang menunjukkan dampak merugikan dari sampah plastik terhadap keanekaragaman hayati, masyarakat, hingga ekonomi lokal dan nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan perhatian nyata yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk mengurangi sampah plastik di ekosistem.
Pemerintah Indonesia pun telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dimana Perpres ini mendukung komitmen pemerintah untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025 dengan membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL).
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti menjelaskan mengenai capaian, tantangan, serta langka kedepan yang akan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut dalam upaya mencapai target pengurangan sampah laut hingga 70% pada 2025.
Selain Nani Hendiarti, Unni Kløvstad yang merupakan Director of Ocean and Business Development, Norwegian Ministry of Foreign Affairs juga menjelaskan bagaimana Norwegia mengatasi permasalahan sampah laut yang bersifat lintas batas, termasuk mengenai dukungan kepada Indonesia yang merupakan mitra Norwegia dalam upaya penanganan sampah laut.
"Kami turut mendukung Indonesia dalam upaya penanganan sampah, salah satunya melalui penyelenggaraan kompetisiEnding Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC). Kompetisi EPPIC ini merupakan kesempatan untuk mendorong perubahan dengan meningkatkan kesadaran dan mencoba pendekatan baru untuk mengatasi masalah plastic domestik," katanya.
Pada kesempatan yang sama, diluncurkan pula Program Bersih Indonesia. CEO The Alliance to End Plastic Waste, Jacob Duer yang menjadi salah satu nara sumber dalam acara ini memaparkan tentang proyek Bersih Indonesia dalam rangka pengelolaan sampah plastik.
"Bersih Indonesia dibangun di atas momentum yang diciptakan oleh pemerintah untuk memajukan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Program ini juga berpotensi menciptakan blue print untuk sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan secara finansial di pasar negara berkembang, di mana investasi di bidang ini secara tradisional menjadi rintangan yang signifikan. Kami berharap dapat melanjutkan kerjasama yang erat dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan sistem yang mendukung ambisi Indonesia bebas sampah plastik," jelasnya.
