Untuk membangun negara kesatuan yang jauh dari radikalisme dan terorisme, diperlukan ijtihad para ulama dalam penanganannya.
JAKARTA - Aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah dan birokrasi negara untuk bekerja dengan baik. Jangan makan uang rakyat. Permintaan ini disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD, di Jakarta, Sabtu (13/3).
"Kalau kita berbuat kejahatan, makan uang negara dan uang rakyat, suatu saat tidak akan aman. Hari ini aman. Mungkin besok atau lusa Anda tidak aman. Ketika sebelum pensiun Anda aman, mungkin setelah pensiun Anda akan dikejar orang," kata Mahfud.
Dia mengatakan ini dalam acara Pencanangan Kabupaten Bebas Pungutan Liar (Pungli), di Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Dia mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menetapkan untuk fokus pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam. Kemudian, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran APBN.
"Untuk itu, pemerintah memandang Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan pembangunan nasional," katanya. Mahfud ?menegaskan Saber Pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Namun, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan pungutan liar.
"Dalam konteks ini saya ingin menegaskan meskipun merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli bukanlah lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi," tandasnya. Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan pungutan liar di birokrasi.
Adapun penegakan hukumnya tetap disalurkan kepada lembaga-lembaga hukum fungsional seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK. Mahfud berharap, kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu ke depan dapat dicanangkan juga sebagai bebas pungli.
Perangi Radikalisme
Mahfud juga mengajak memerangi paham radikalisme dan terorisme agar negara aman. "Saya terus menyuarakan tentang bahayanya radikalisme dan terorisme," kata Mahfud.dalam pembukaan Musyawarah Nasional Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al-Muktabarah An-nahdliyah (Jatman) di Balai Semarak Kota Bengkulu, Minggu (13/3).
Menurut dia, untuk membangun negara kesatuan yang jauh dari radikalisme dan terorisme, dibutuhkan ijtihad para ulama dalam penanganannya. Juga pencegahan dari hal-hal yang dapat merusak tatanan negara untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dari aksi radikalisme serta terorisme.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, Korpri bertekad jadi benteng pertahanan ancaman radikalisme dan terorisme. "Ini menjadi salah satu dari empat program prioritas pengurus Korpri," katanya.
Dewan Pengurus Korpri Nasional memiliki empat program prioritas. Salah satunya menguatkan ideologi dan karakter ASN agar tegak lurus dengan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan, prioritas kedua. "Kami berharap Korpri menjadi benteng pertahanan radikalisme dan terorisme," tambah Zudan.
Menurut Zudan, program prioritas pertama meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi. Sedang prioritas ketiga, perlindungan dan bantuan hukum ASN.
Sedangkan program prioritas Korpri yang terakhir, lanjut Zudan, adalah peningkatan kesejahteraan ASN sampai dengan pensiun.
Saat memberi arahan pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Nasional, pekan lalu, Menpan RB, Tjahjo Kumolo, berharap Korpri menjadi organisasi pembelajar dan terus menciptakan suasana kondusif bagi kreativitas dan terobosan. "Masalah-masalah sekarang tidak akan dapat diselesaikan dengan cara-cara lama yang terbukti gagal menjawab tantangan zaman," katanya.
