JAKARTA - Aset perbankan Indonesia yang baru mencapai 59,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 ini harus terus ditingkatkan. Kondisi ini menjadi nilai yang paling rendah dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga.
"Ini menjadi nilai yang paling rendah dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia dengan proporsi aset bank terhadap PDB mencapai 198,6 persen, Filipina 99,2 persen, Singapura 572,1 persen, dan Thailand 146,6 persen," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, di Jakarta, Rabu (22/11).
Seperti dikutip dari Antara, Febrio mengatakan ini memang bagian dari PR (pekerjaan rumah) Indonesia yang sangat besar. "Makanya kemarin kami mendorong sekali Undang-Undang Omnibus Law sektor keuangan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)," kata Febrio.
Menurut Febrio, saat ini aturan turunan dari UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sedang disusun, yang terdiri dari peraturan terkait inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) atau fintech dan pemindahan pengawas kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diharapkan dapat meningkatkan literasi terhadap industri Keuangan Non Bank (IKNB).
Penyaluran Kredit
Pada kesempatan tersebut, Febrio menyebut kinerja perbankan nasional tetap tumbuh resilient di tengah ketidakpastian perekonomian global. Ia memperkirakan sepanjang 2023, penyaluran kredit perbankan akan tumbuh di atas 9 persen secara tahunan.
"Yang cukup menggembirakan adalah pertumbuhan pinjaman perbankan, ini masih cukup resilient. Sampai akhir tahun, kita akan melihat pertumbuhannya masih berada di atas 9 persen," kata Febrio.
Ia mengatakan per 26 Oktober 2023 surat berharga negara (SBN) yang dimiliki oleh bank menurun hingga 69,87 persen secara year to date (ytd). "Perbankan mulai unload SBN-nya dan sudah menunjukkan bagaimana dia menyalurkan ke sektor riil. Dan tentunya arah kepastian dari kondisi stabilitas perekonomian kita akan membuat ini lebih kondusif lagi," ujar Febrio.
Selain itu, Febrio mengatakan pihaknya menargetkan nilai aset dana pensiun Indonesia terhadap PDB bisa menyamai Malaysia yang mencapai 59,9 persen.
"Dana pensiun harusnya bisa mencapai 60 persen dari PDB. Yang paling dekat yang kita bisa bayangkan adalah contohnya seperti Malaysia," kata Febrio.
