Analis meminta Asean untuk melawan Kamboja yang ingin mengijinkan delegasi junta untuk menghadiri pertemuan Asean, karena pertemuan itu akan menguji komitmen negara anggota.
JAKARTA - Komitmen Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) untuk mempertahankan integritasnya dalam menghadapi hubungan Kamboja dengan junta di Myanmar akan diuji pada pertemuan langsung para menteri luar negeri Asean, kata para analis pada Senin (10/1).
Jika negara-negara anggota ingin menjaga agar Asean tidak menghancurkan diri sendiri, mereka harus menolak segala upaya yang dilakukan oleh ketua Asean 2022 dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, untuk mengizinkan menteri luar negeri junta Myanmar menghadiri pertemuan itu, ungkap seorang pengamat.
"Jika Kamboja bersikeras mengundang junta ke pertemuan Asean, kita harus mengatakan 'tidak.' Jika perlu, kita harus memboikot pertemuan itu. Menurut saya, (Menteri Luar Negeri) Retno Marsudi seharusnya tidak hadir," ucap Rizal Sukma, mantan Duta Besar Indonesia untuk Inggris yang juga peneliti senior di Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Jakarta.
Komentar Rizal dan analis lainnya dilontarkan setelah kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar pada akhir pekan lalu di mana ia bertemu dengan pemimpin junta yaitu Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Hun Sen akan menjadi tuan rumah pertemuan besar Asean pertamanya sebagai ketua blok regional itu pada 18-19 Januari dalam acararetreatmenteri luar negeri di Siem Reap.
Per Senin, sekretaris pers menteri luar negeri Malaysia mengkonfirmasi bahwa diplomat top negara itu akan menghadiri pertemuan pekan depan secara virtual. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia hingga berita ini ditulis belum mengkonfirmasi apakah Menlu Retno Marsudi akan hadir. Para pejabat di kementerian luar negeri negara anggota Asean lainnya seperti Thailand dan Filipina, juga belum mengeluarkan konfirmasi apapun.
Sedangkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Koy Young, mengatakan kepadaRadio Free Asia(RFA) bahwa akan segera diketahui apakah Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin, juga akan diundang ke Siem Reap.
"Kami akan segera mengeluarkan pernyataan pers dalam beberapa hari mendatang," kata Koy Koung.
Menurut juru bicara junta Myanmar, Mayjen Zaw Min Tun, kunjungan Hun Sen akhir pekan laluakan membantu perwakilan negaranya di Asean dan ia pun mengatakan bahwa junta telah memenuhi satu poin dari lima poinroadmapAsean menuju demokrasi yang disepakati April tahun lalu yaitu mengakhiri kekerasan.
Pernyataan Min Tun itu merujuk pada pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir perjalanan dua hari Hun Sen ke Myanmar yang mengatakan junta telah memperpanjang gencatan senjata dengan semua kelompok militan etnis hingga akhir 2022.
Klaim Hun Sen
Terkait hasil dari kunjungannya ke Myanmar, PM Hun Sen mengklaim bahwa pihaknya telah mencapai tiga hasil utama dari konsensus lima poin yaitu gencatan senjata, bantuan kemanusiaan untuk semua pihak, dan mengirim utusan khusus Asean untuk berdialog dengan semua pemangku kepentingan.
Namun analis dan aktivis hak asasi manusia mencela kunjungan Hun Sen ke Myanmar karena hanya bisa bertemu pemimpin junta dan tidak bertemu dengan para pemimpin prodemokrasi karena PM Kamboja itu hanya mendengar tentang krisis hanya dari sisi junta, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari 2021 itu.
Beberapa pihak bahkan menolak pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Kamboja dan Myanmar itu dan menyebutnya sebagai sebuah kebohongan. Mereka mengatakan bahwa setiap keuntungan yang telah dicapai Asean dengan mengeluarkan Min Aung Hlaing dari KTT utama blok itu tahun lalu karena tidak mengimplementasikan konsensus lima poin, telah dimentahkan kembali oleh kunjungan Hun Sen itu.RFA/I-1
