SINGAPURA - Kemajuan Myanmar dalam menerapkan rencana perdamaian yang disepakati dengan negara-negara Asean lain akan menjadi sesuatu yang harus dinilai oleh para pemimpin blok regional itu ketika perhimpunan bangsa-bangsa Asia tenggara itu mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada November.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, pada Selasa (13/9) dalam jawaban tertulis kepada parlemen.
"Situasi di Myanmar tetap mengerikan dan jadi sorotan utama atas krisis yang sedang berlangsung di sana, yang mencakup kematian dan cedera warga sipil berskala besar oleh pihak militer di negara itu," kata Menlu Balakrishnan.
Rencana perdamaian melalui konsensus lima poin yang dibuat pada April tahun lalu, dimaksudkan untuk mengakhiri kekacauan setelah kudeta militer Februari 2021 yang telah menewaskan lebih dari 2.000 orang.
"Singapura dan Asean sangat kecewa dengan sedikit kemajuan yang telah dibuat dalam pelaksanaan rencana ini," imbuh Menlu Singapura itu.
Disampaikan juga oleh Menlu Balakrishnan bahwa para pemimpin Asean harus menilai kemajuan dalam implementasi konsensus lima poin pada KTT Asean November ini. "Tergantung pada bagaimana situasi berkembang, mereka harus membuat beberapa keputusan sulit untuk memandu langkah Asean selanjutnya," ucap dia.
Menlu Balakrishnan mencatat bahwa ada sedikit kemajuan dalam implementasi konsensus lima poin meskipun ada upaya berturut-turut oleh utusan khusus dari ketua Asean (Brunei dan Kamboja) dan permohonan langsung dari ketua Asean saat ini, Kamboja.
"Sebaliknya, pemboman udara di daerah yang dikuasai oposisi dan eksekusi aktivis oposisi terus terjadi. Tindakan oleh militer Myanmar ini menggarisbawahi pengabaian mereka terhadap Asean dan konsensus lima poin," tegas Balakrishnan.
Dukung Resolusi PBB
Setelah pertemuan para menlu Asean di Kamboja bulan lalu, Menlu Balakrishnan dan para menteri luar negeri Asean lainnya menyatakan kekecewaan mereka karena rencana lima poin itu hampir tidak menunjukkan kemajuan.
Mereka juga mengusulkan agar para pemimpin Asean mempertimbangkan rencana untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar, untuk memutuskan cara terbaik ke depan.
"Perdamaian, keamanan, dan stabilitas Myanmar tidak hanya untuk kepentingannya sendiri tetapi juga untuk seluruh kawasan," kata Menlu Balakrishnan. "Tanpa rekonsiliasi politik dan dialog dengan itikad baik oleh semua pemangku kepentingan, solusi politik yang diperlukan tidak akan ditemukan," imbuh dia.
"Kemunduran upaya Asean bukan masalah kredibilitas, melainkan karena militer Myanmar yang keras kepala," ungkap Balakrishnan.
"Singapura telah memilih mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Juni 2021 untuk menghentikan aliran senjata ke Myanmar," jawab Menlu Balakrishnan saat ditanya oleh anggota parlemen tentang apakah Singapura akan bekerja sama dengan Asean terkait penerapan sanksi kepada Myanmar seperti memberlakukan embargo senjata.
"Ini sejalan dengan komitmen tegas negara kita untuk langkah-langkah yang akan memfasilitasi de-eskalasi kekerasan di Myanmar dan mendukung upaya Asean dan PBB untuk mencapai solusi politik yang melalui negosiasi," pungkas Menlu Balakrishnan. ST/I-1
