Wacana pencekalan pemimpin junta di Myanmar akan kembali dibahas oleh para menlu Asean pada Jumat (15/10). Rencana pembahasan ini sama sekali tidak terjadwal akan diselenggarakan oleh ketua Asean saat ini.
KUALA LUMPUR - Para menteri luar negeri negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) akan kembali berdiskusi untuk membahas pencekalan pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dari pertemuan puncak regional yang akan datang.
"Para menlu Asean akan melakukan pertemuan itu pada Jumat (15/10)," kata narasumber yang mengetahui masalah tersebut.
Sebelumnya beberapa anggota Asean telah mengecam keras kelambanan pemerintah militer terhadap rencana lima poin yang disepakati dengan blok itu pada April lalu, yang intinya berupa pengajuan bagi dialog dengan semua pihak, akses kemanusiaan dan diakhirinya konflik.
"Pertemuan menlu Asean secara virtual pada Jumat itu tidak terjadwal akan diselenggarakan oleh ketua Asean saat ini, Brunei," kata narasumber itu.
Pekan lalu, utusan khusus Asean untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengkonfirmasi bahwa beberapa anggota Asean telah berdiskusi secara mendalam tentang wacana untuk tidak mengundang pemimpin kudeta ikut dalam KTT Asean virtual pada 26-28 Oktober.
Erywan pada kesempatan itu mengatakan bahwa kurangnya komitmen junta terhadap proses itu sama saja dengan sebuah kemunduran.
Isu Myanmar, dengan sejarah panjang kediktatoran militer dan tuduhan internasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, telah menjadi masalah tersulit Asean sejak kelompok itu dibentuk pada 1967. Krisis pasca kudeta di Myanmar itu bahkan disebut-sebut telah menguji batas kesatuan dan kebijakan non-intervensi Asean.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat dan Tiongkok, telah mendukung upaya Asean untuk menemukan solusi diplomatik. Akan tetapi tekanan pada Asean telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dengan beberapa kritikus menyerukan langkah-langkah lebih keras untuk menanggapi sikap keras kepala Myanmar.
Sikap Militer
Sementara itu junta militer di Myanmar menyatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan utusan Asean untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi.
"Militer Myanmar yang berkuasa, tidak akan menghalangi seorang utusan khusus Asean untuk mengunjungi negara kami, tetapi tidak akan mengizinkannya untuk bertemu dengan mantan pemimpin yang ditahan, Aung San Suu Kyi, karena ia didakwa melakukan tindak kejahatan," kata juru bicara junta, Zaw Min Tun.
Juru bicara junta itu juga menegaskan bahwa sistem peradilan Myanmar adil dan independen akan menangani kasus Aung San Suu Kyi sembari menambahkan ketua hakim yang mengadili Suu Kyi justru ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya.
Juru bicara junta itu pun mengatakan bahwa penundaan oleh PBB dalam menyetujui pencalonan duta besar PBB dari pemerintah militer bermotif politik dan ia mengatakan bahwa PBB dan negara-negara serta organisasi lain harus menghindari standar ganda ketika mereka terlibat dalam urusan internasional. CNA/ST/I-1
