WASHINGTON DC- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, pada Senin (21/12) menyatakan bahwa pemerintah AS menambah lagi pembatasan visa bagi pejabat Tiongkok yang diduga telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Penambahan pembatasan terbaru ini semakin memanaskan hubungan antara Washington DC dan Beijing.
"Pembatasan terbaru berlaku bagi pejabat Tiongkok yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam pembuatan kebijakan atau tindakan yang ditujukan untuk menindas praktisi agama dan spiritual, anggota kelompok etnis minoritas, pembangkang, pembela HAM, jurnalis, organisator buruh, organisator warga sipil, dan pengunjuk rasa damai," demikian pernyataan Menlu Pompeo. "Anggota keluarga pejabat juga bisa menjadi sasaran (pembatasan visa)," imbuh dia.
Sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah AS telah menerapkan pembatasan visa terhadap pejabat dari Tiongkok sebagai bagian dari kampanye untuk melawan Beijing yang telah menjadi musuh strategis utama AS.
Kementerian Luar Negeri AS juga telah membatalkan visa untuk lebih dari 1.000 pelajar dan peneliti dari Tiongkok yang dicurigai telah melakukan aksi spionase. Kementerian itu juga secara drastis membatasi masuknya anggota Partai Komunis Tiongkok ke AS.
Sementara para pejabat Tiongkok yang dilarang masuk ke AS karena diduga terlibat dalam penahanan massal minoritas Muslim Uighur atau terlibat dalam tindakan represif di Hong Kong.
"Langkah pembatasan menunjukkan tekad pemerintah AS untuk meminta pertanggungjawaban Partai Komunis Tiongkok atas meningkatnya penindasan terhadap rakyat Tiongkok," ucap Menlu Pompeo.
"Penguasa otoriter Tiongkok memberlakukan pembatasan yang kejam atas kebebasan berekspresi, beragama atau berkeyakinan, berserikat, dan hak berkumpul secara damai. Amerika Serikat telah menegaskan bahwa pelaku pelanggaran HAM seperti ini tidak diterima di negara kami," imbuh dia. AFP/I-1
