WASHINGTON DC - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), pada Rabu (2/11) menawarkan hadiah hingga lima juta dollar AS dan berupaya mendapatkan informasi untuk menyudahi piranti keuangan yang digunakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal yang mendukung proliferasi senjata, pencucian uang dan operasi dunia maya tertentu yang dilakukan Korea Utara (Korut).
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri AS padaakhir pekan ini juga berencana memanggil individu-individu tertentu yang menghindari sanksi Amerika dan PBB dengan secara diam-diam mengirim BBM ke Korut.
Upaya AS untuk memberantas kegiatan terlarang Korut ini terjadi di tengah penembakan misil Pyongyang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meningkatnya ancaman nuklir.
Militer Korut pada Rabu pagi mengatakan pihaknya menembakkan tiga misil ke arah wilayah Korea Selatan (Korsel).
Para pejabat AS juga menyampaikan keprihatinan mendalam tentang proliferasi senjata Korut. Juru bicara Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan Amerika memiliki informasi yang mengindikasikan Korut telah secara diam-diam memasok sejumlah peluru artileri kepada Russia untuk perangnya di Ukraina.
Di Pyongyang, Kementerian Luar Negeri Korut pada Senin lalu (31/10) menuntut AS dan Korsel untuk menghentikan latihan militer berskala besar, menyebutnya sebagai provokasi yang dapat memicu tindakan lanjutan yang lebih kuat dari Korut.
"DPRK (Korut) tahu betul bahwa latihan militer yang kami lakukan murni bersifat defensif," balas juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, pada Selasa (1/11).
Price juga mengingatkan biaya dan konsekuensi besar jika Korut melanjutkan uji coba nuklir ketujuhnya.
Sebuah sumber diplomatik yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Korsel bersama dengan AS memiliki "kemampuan penuh" untuk "menghapus" Korut dari peta jika Pyongyang melancarkan serangan terhadap Seoul. Dia mengatakan Korsel saat ini tidak memiliki rencana untuk meminta AS menyebarkan kembali senjata nuklir taktis yang ditarik Washington DC dari Seoul pada awal era '90-an.
Program "Rewards for Justice" yang dikelola oleh dinas keamanan diplomatik Kementerian Luar Negeri AS ini sejak tahun 1984 telah membayar lebih dari 250 juta dollar AS kepada lebih dari 125 orang yang memberikan informasi yang telah membantu mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional AS. VoA/I-1
