HONG KONG - Amerika Serikat (AS) pada Rabu (17/3) menambah lagi jumlah pejabat senior yang masuk dalam daftar sanksi atas keterlibatan mereka dalam membatasi kebebasan di Hong Kong. Setelah masuk daftar sanksi, ke-24 pejabat senior Tiongkok itu dicekal untuk melakukan transaksi bisnis dengan bank-bank asing.
"Institusi keuangan asing yang diketahui telah melakukan transaksi dengan individu-individu yang masuk dalam daftar sanksi hari ini, terhitung saat ini dilarang berhubungan," demikian pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken.
"Berdasarkan UU Otonomi Hong Kong, Kementerian Luar Negeri AS telah menambah lagi pejabat Tiongkok dan Hong Kong dalam daftar sanksi atas keterlibatan mereka dalam pengikisan kebebasan di kota pusat keuangan itu," imbuh Blinken.
Dalam keterangannya, Menlu Blinken juga mengatakan penambahan pejabat yang masuk dalam daftar sanksi AS ini terjadi setelah Beijing pekan lalu secara sepihak mengambil langkah untuk merusak sistem pemilihan di Hong Kong dengan memperkenalkan aturan baru yang secara efektif akan menghentikan oposisi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan lokal kota yang sudah amat dibatasi itu.
"Tindakan ini semakin merusak janji pemberian otonomi yang lebih besar kepada penduduk di Hong Kong dan menyangkal suara aspirasi warga Hong Kong dalam pemerintahan mereka sendiri," tegas Blinken.
Dengan penambahan sanksi itu, berarti kini sudah ada 34 orang pejabat Tiongkok masuk dalam daftar sanksi AS itu. Seluruh pejabat yang sudah ada dalam daftar, sudah dikenai sanksi oleh Kementerian Keuangan atau melalui perintah eksekutif yang dikeluarkan pada era kepemimpinan Presiden Donald Trump. Sebagian besar pejabat yang kena sanksi adalah para petinggi Partai Komunis di Beijing serta petugas senior polisi keamanan nasional di Hong Kong.
Jelang Perundingan Alaska
Langkah untuk memasukkan daftar sanksi itu diambil jelang dimulainya perundingan antara pejabat senior AS dan Tiongkok di Alaska yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (18/3).
Perundingan itu akan mempertemukan Blinken dan penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, dengan pejabat senior Tiongkok yaitu Yang Jiechi dan Menlu Wang Yi.
Terkait penambahan pejabat yang masuk dalam daftar sanksi AS, Beijing telah mengeluarkan protes atas penambahan nama-nama pejabat dalam daftar sanksi AS itu.
"Sanksi ini sepenuhnya memperlihatkan niat jahat AS untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, mengancam stabilitas di Hong Kong dan menghalangi pembangunan Tiongkok," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian.
Hubungan AS dengan Tiongkok telah mengalami kemerosotan dalam beberapa tahun terakhir karena banyak masalah, termasuk tindakan keras Beijing terhadap perbedaan pendapat di Hong Kong setelah kota itu diguncang oleh aksi protes prodemokrasi besar-besaran dan kerap disertai tindak kekerasan hampir dua tahun lalu. AFP/I-1
