Kekuatan Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, telah mengambil pendekatan yang semakin keras terhadap aplikasi TikTok.
SAN FRANSISCO - Pemerintah AS mengatakan kepada ByteDance untuk menjual sahamnya di TikTok atau perusahaan itu akan dilarang, Wall Street Journal melaporkan pada Rabu (15/3).
Kekuatan Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, telah mengambil pendekatan yang semakin keras terhadap aplikasi tersebut. Karena muncul kekhawatiran bahwa data pengguna dapat digunakan atau disalahgunakan oleh para pejabat Tiongkok.
Kekhawatiran meningkat awal tahun ini setelah balon mata-mata Tiongkok ditembak jatuh di wilayah udara AS.
Gedung Putih pekan lalu menyambut baik RUU yang memungkinkan Presiden Joe Biden melarang TikTok, kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan.
RUU bipartisan "akan memberdayakan pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah pemerintah asing tertentu mengeksploitasi layanan teknologi ... dengan cara yang menimbulkan risiko terhadap data sensitif orang Amerika dan keamanan nasional kita," kata Sullivan.
RUU Senat dan dukungan Gedung Putih mempercepat momentum politik melawan TikTok, yang juga menjadi target legislasi terpisah di DPR AS.
Bersikap keras pada Tiongkok adalah salah satu masalah langka yang didukung dua partai di di DPR dan Senat yang dikelola Partai Republik, di mana Partai Demokrat Biden memegang mayoritas.
TikTok mengklaim memiliki lebih dari satu miliar pengguna di seluruh dunia termasuk lebih dari 100 juta pengguna di AS. Aplikasi media sosial ini telah menjadi kekuatan budaya, terutama bagi kaum muda.
Para aktivis berpendapat, larangan di media sosial akan menjadi serangan terhadap kebebasan berbicara, dan menghambat ekspor budaya dan nilai-nilai Amerika ke pengguna TikTok di seluruh dunia.
Pekerja pemerintah AS pada Januari dilarang memasang TikTok di perangkat mereka.
Pegawai negeri di Uni Eropa serta Kanada juga dilarang memiliki TikTok di ponsel mereka.
Menurut laporan Journal, ultimatum kepada TikTok datang dari badan AS yang bertugas menilai risiko investasi asing terhadap keamanan nasional.
Pejabat AS serta TikTok menolak mengomentari laporan tersebut.
TikTok secara konsisten membantah berbagi data dengan pejabat Tiongkok, dan mengatakan telah bekerja sama dengan AS selama hampir dua tahun untuk mengatasi masalah keamanan nasional.
Waktu yang dihabiskan oleh pengguna di TikTok telah melampaui waktu yang dihabiskan di YouTube, Facebook, Instagram, atau Twitter dan mendekati raksasa televisi streaming Netflix, menurut situs web pelacak pasar Insider Intelligence.
