WASHINGTON - Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pada Senin (7/2), menyetujui penggunaan anggaran sebesar 725 juta dollar AS untuk membersihkan tambang batu bara yang terbengkalai di banyak wilayah AS tahun ini.
Dana federal yang akan diberikan ke negara bagian itu merupakan salah satu dari beberapa inisiatif pemerintah AS untuk mengurangi polusi dari pengembangan bahan bakar fosil selama beberapa dekade.
Dana tersebut merupakan bagian dari anggaran senilai 11,3 miliar dollar AS yang dialokasikan untuk reklamasi tambang dalam undang-undang infrastruktur yang disahkan Kongres tahun lalu.
Undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden Joe Biden di awal masa jabatannya. Melalui program tersebut, Biden berjanji akan menciptakan lapangan kerja dan memerangi perubahan iklim, serta tetap mengutamakan kesehatan juga keselamatan para pekerja lapangan.
Departemen Dalam Negeri AS mengatakan akan mendistribusikan dana sebesar 725 juta dollar AS setiap tahun selama 15 tahun ke negara bagian dan suku berdasarkan kebutuhan mereka.
Untuk tahun fiskal 2022, pendanaan tersedia untuk 22 negara bagian dan Bangsa Navajo. Tahun ini, pemerintah AS memprioritaskan proyek-proyek yang mempekerjakan pekerja batu bara yang dipindahkan.
Pemerintah AS berharap pekerjaan itu akan membantu daerah pertambangan seperti Appalachia karena mereka berusaha mendiversifikasi ekonomi mereka.
"Pekerjaan itu bisa mencakup penutupan lubang tambang yang berbahaya, reklamasi lereng yang tidak stabil, merawat drainase asam tambang, dan memulihkan pasokan air yang rusak akibat penambangan," kata Departemen Dalam Negeri, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Jumlah Produksi
Di antara 22 negara bagian yang masuk dalam program, Pennsylvania menerima dana paling besar, hampir 245 juta dollar AS. Wilayah lain yang juga mendapatkan dana besar adalah West Virginia, Illinois, Kentucky, dan Ohio.
Penentuan dana yang diterima didasarkan pada jumlah ton batu bara yang diproduksi secara historis di setiap negara bagian sebelum pengesahan Undang-Undang Reklamasi dan Kontrol Pertambangan Permukaan tahun 1977. UU itu juga yang akhirnya mengatur pembersihan lahan tambang yang sudah ditinggalkan.
Sebelumnya, Presiden Biden menandatangani serangkaian tindakan eksekutif baru guna memerangi perubahan iklim. Perintah itu membalik kebijakan Donald Trump yang berusaha memaksimalkan produksi minyak, gas dan batu bara dengan menghapus kebijakan pro lingkungan.
Salah satu yang dilakukan presiden ke-46 AS itu adalah menghentikan (moratorium) kontrak migas baru di wilayah darat dan perairan AS. Ia juga memotong subsidi bahan bakar fosil.
Biden mengarahkan para pejabat untuk membuat banyak wilayah konservasi. Serta membuat layanan khusus untuk kelompok yang terdampak polusi udara dan air
