WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) pada Kamis memerintahkan Pentagon dan badan intelijen untuk meningkatkan penggunaan kecerdasan buatan untuk memajukan keamanan nasional, dalam strategi pertama untuk melawan ancaman dari pesaing seperti Tiongkok.
Memorandum keamanan nasional yang baru, yang muncul setahun setelah Presiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif tentang regulasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), berupaya untuk menyeimbangkan antara penggunaan teknologi untuk melawan aplikasi militer oleh musuh dan membangun perlindungan untuk menegakkan hak-hak sipil, kata para pejabat.
"Ini adalah strategi pertama bangsa kita untuk memanfaatkan kekuatan dan mengelola risiko AI guna memajukan keamanan nasional kita," kata Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, dalam pidatonya di Universitas Pertahanan Nasional di Washington DC. "Kita harus lebih cepat dalam menerapkan AI dan usaha keamanan nasional kita dibandingkan dengan pesaing Amerika karena mereka akan terus berupaya melampaui kemampuan militer dan intelijen kita," imbuh dia,
AS berupaya mengembangkan aplikasi keamanan nasional AI di bidang-bidang seperti keamanan siber dan kontraintelijen dalam upaya untuk mengekang risiko "kejutan strategis" dari para pesaingnya, kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden kepada wartawan.
"Negara-negara seperti Tiongkok telah menyadari peluang serupa untuk memodernisasi dan merevolusi kemampuan militer dan intelijen mereka sendiri," tutur dia. "Sangat penting bagi kita untuk mempercepat adopsi dan penggunaan kemampuan AI mutakhir oleh komunitas keamanan nasional kita guna mempertahankan keunggulan kompetitif kita," imbuh dia.
Oktober lalu, Biden memerintahkan Dewan Keamanan Nasional dan kepala staf Gedung Putih untuk mengembangkan memorandum tersebut saat ia mengeluarkan perintah eksekutif yang ditujukan bagi AS untuk memimpin dalam upaya global untuk mengelola risiko AI.
Perintah tersebut, yang dipuji oleh Gedung Putih sebagai langkah penting, mengarahkan lembaga federal untuk menetapkan standar keselamatan baru bagi sistem AI dan mengharuskan pengembang untuk berbagi hasil uji keselamatan dan informasi penting lainnya dengan pemerintah AS.
Seruan Transparansi
Para pejabat AS menduga teknologi AI yang berkembang pesat akan memicu persaingan militer dan intelijen antara kekuatan global. Badan keamanan Amerika diarahkan untuk mendapatkan akses ke "sistem AI paling canggih" yang melibatkan upaya pengadaan yang besar, kata pejabat pemerintah lainnya.
"Kami yakin bahwa kami harus mengalahkan musuh-musuh kami," kata pejabat itu kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar memorandum tersebut tidak dirahasiakan, sementara juga memuat lampiran rahasia yang terutama membahas ancaman musuh.
Memo tersebut, kata dia, berupaya memastikan penerapan teknologi secara cepat dan bertanggung jawab, dengan pemerintah merilis dokumen kerangka kerja beserta rencana yang memberikan panduan tentang bagaimana lembaga dapat dan tidak dapat menggunakan AI."
Pada Juli lalu, lebih dari selusin kelompok masyarakat sipil seperti Center for Democracy & Technology (CDT) mengirimkan surat terbuka kepada pejabat pemerintahan Biden, termasuk Sullivan, yang menyerukan perlindungan yang kuat untuk dimasukkan ke dalam memo tersebut guna melindungi kebebasan sipil dan memastikan transparansi mengenai bagaimana badan intelijen menyebarkan AI.
"Sangat penting bahwa penggunaan AI tunduk pada akuntabilitas demokratis meskipun ada kebutuhan sah untuk kerahasiaan," kata Samir Jain, wakil presiden kebijakan di CDT, pada Kamis, seraya meminta agar Gedung Putih dan Kongres untuk memastikan pengawasan.AFP/I-1
