WASHINGTON DC - Para legislator Amerika Serikat (AS) akan melakukan pemungutan suara pada Rabu (11/9) waktu setempat mengenai pendanaan sementara untuk menggagalkan penutupan pemerintah yang merugikan. Pemungutan suara dilakukan setelah terjadi pembangkangan di dalam Partai Republik yang berkuasa untuk memberi tekanan kepada para pemimpin partai yang berupaya agar pemerintahan tetap beroperasi hanya beberapa pekan menjelang pemilihan presiden.
Pendanaan pemerintah sendiri akan berakhir pada akhir September dan kongres AS akan memerlukan rancangan undang-undang sementara yang dikenal sebagai "resolusi berkelanjutan" (CR), untuk menjaga operasi pemerintahan tetap berjalan setelah pemilihan karena saat ini partai-partai belum mencapai kesepakatan mengenai anggaran setahun penuh.
Mantan presiden Donald Trump sebelumnya telah mendesak Partai Republik untuk memaksakan penutupan kecuali tuntutan tertentu dipenuhi. Jika hal itu terjadi maka akan menyebabkan penutupan lembaga-lembaga federal dan taman-taman nasional, membatasi layanan publik, dan merumahkan jutaan PNS tanpa bayaran hanya beberapa pekan sebelum pemilu.
Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, berencana untuk mengadakan pemungutan suara pada Rabu malam untuk perpanjangan operasi pemerintah selama enam bulan, menunda batas waktu penutupan hingga Maret, ketika presiden berikutnya akan menjabat.
Namun sebelumnya Johnson telah mengumumkan bahwa ia bermaksud untuk memasangkannya dengan undang-undang yang mensyaratkan bukti kewarganegaraan saat mendaftar untuk memilih dalam pemilihan federal yang dikenal sebagai Undang-Undang SAVE.
Integritas Pemilu
Sejauh ini hampir 200 anggota Demokrat DPR telah memberikan suara menentang UU SAVE ketika disetujui DPR dua bulan lalu dalam pemungutan suara dengan perolehan 221 melawan 198.
Johnson bahkan tampaknya tidak memiliki dukungan massa kritis di pihaknya sendiri dan telah mengatakan bahwa ia tidak memiliki pilihan cadangan jika paket tersebut gagal, yang berarti mempertaruhkan penutupan pada awal Oktober, kurang dari lima pekan sebelum hari pelaksanaan pemilu .
Di Senat, Partai Demokrat yang berkuasa berencana untuk mencabut ketentuan pemungutan suara dan memberikan ultimatum kepada Partai Republik di DPR, meloloskan CR secara mulus yang akan memindahkan batas waktu pendanaan ke akhir tahun atau memicu penutupan pemerintah.
Johnson pun mengatakan bahwa integritas pemilu adalah isu yang menyatukan para pemilih dan Partai Demokrat akan terlihat tidak peka jika menolak RUU bukti kewarganegaraan.
"Jika Ketua DPR Johnson mengarahkan Partai Republik ke jalan yang sangat partisan ini, kemungkinan terjadinya penutupan pemerintah akan meningkat, dan rakyat Amerika akan tahu bahwa tanggung jawab atas penutupan pemerintah akan berada di tangan Partai Republik di DPR," komentar Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, dalam sebuah pernyataan pada Jumat (6/9) lalu.
Sedangkan Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, menggambarkan usulan Partai Republik sebagai tidak serius dan tidak dapat diterima.AFP/I-1
