Presiden AS, Joe Biden, akan menjadi tuan rumah bagi KTT Forum Kepulauan Pasifik. Pada KTT ini, Presiden Biden ingin menegaskan sikap AS untuk melawan pengaruh Tiongkok di negara-negara kepulauan Pasifik ini.
WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik dengan tujuan melawan pengaruh Tiongkok yang terus berkembang.
KTT para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara akan berlangsung Senin (25/9) dan Selasa (26/9) waktu setempat, satu tahun setelah pertemuan pertama, yang juga diadakan di Washington DC.
Menurut pejabat senior pemerintahan, Presiden Biden akan mengumumkan sikap AS yang lebih tegas di kawasan, mendanai proyek infrastruktur dan memperkuat kerja sama maritim, khususnya untuk memerangi penangkapan ikan ilegal.
Forum ini mempertemukan negara-negara bagian dan teritori yang tersebar di Samudera Pasifik, mulai dari Australia hingga negara-negara mikro dan kepulauan yang berpenduduk jarang.
"Tidak diragukan lagi bahwa ada peran yang dimainkan RRT dalam semua ini," kata seorang pejabat senior Gedung Putih yang tidak mau disebutkan namanya. "Ketegasan dan pengaruh Tiongkok, termasuk di kawasan ini, telah menjadi faktor yang mengharuskan kita mempertahankan fokus strategis kita," imbuh dia.
Pengaruh Tiongkok akan terasa melalui ketidakhadiran perdana menteri Kepulauan Solomon, yang kini memiliki hubungan dekat dengan Beijing. PM Manasseh Sogavare, yang berada di New York pekan lalu untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, tidak memperpanjang masa tinggalnya di Amerika Serikat.
"Kami kecewa dia memilih untuk tidak datang ke pertemuan puncak yang sangat istimewa ini," kata pejabat Gedung Putih lainnya.
Perbarui Perjanjian
Tujuan lain dari pertemuan tersebut adalah untuk merundingkan kembali "Perjanjian Asosiasi Bebas" dengan Kepulauan Marshall sebelum ketentuan yang berlaku saat ini berakhir pada Sabtu (30/9).
Perjanjian tersebut, yang juga dilakukan Washington DC dengan Mikronesia dan Kepulauan Palau, wilayah lain yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan Amerika, yang memungkinkan AS untuk memiliki kehadiran militer di pulau-pulau tersebut. Sebagai imbalannya, Washington DC memberikan bantuan ekonomi dan jaminan keamanan, dan penduduk kepulauan tersebut dapat tinggal dan bekerja di AS.
Kepulauan Marshall menuntut agar setiap perjanjian baru memperhitungkan dampak program uji coba nuklir Washington DC pada era '40-an dan '50-an.
"Pemerintahan pimpinan Presiden Biden diharapkan akan mengumumkan kemajuan yang sangat substansial dalam negosiasi tersebut," kata seorang pejabat Gedung Putih lainnya.
Menurut pejabat pemerintah, AS juga akan mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik dengan Kepulauan Cook dan Niue, sebuah wilayah kecil dengan penduduk kurang dari 2.000 jiwa. Washington DC sebelumnya telah membuka kedutaan besar di Kepulauan Solomon dan Tonga, dan ingin meresmikan kedutaan besarnya di Vanuatu pada awal tahun depan.
Terakhir, Gedung Putih bermaksud mengusulkan agar negara-negara kepulauan Pasifik bergabung dengan "Quad", sebuah forum kerja sama pertahanan yang mempertemukan AS, Australia, India, dan Jepang, untuk bekerja sama dalam pengawasan maritim, khususnya melacak kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal.AFP/I-1
