Untuk menanggapi dugaan terjadinya pelanggaran HAM oleh Tiongkok di Xinjiang, pemerintah AS berencana akan memasukkan lagi 14 perusahaan Tiongkok dalam daftar hitam di Kementerian Perdagangan AS.
WASHINGTON DC - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) pimpinan Presiden Joe Biden akanmenambahkan lebih dari 10 perusahaan Tiongkok ke daftar hitam ekonomi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan berteknologi tinggi di Xinjiang, pada Jumat (9/7) pagi waktu setempat.
Berdasarkan informasi dari dua narasumber, tindakan Kementerian Perdagangan AS itu adalah kelanjutan dari pengumuman bulan lalu yang menambahkan lima perusahaan dan entitas Tiongkok lainnya ke daftar hitam atas tuduhan menerapkan kerja paksa di wilayah paling barat Negeri Panda itu.
"Penambahan dalam daftar hitam Kementerian Perdagangan adalah bagian dari upaya pemerintahan Biden untuk meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas pelanggaran HAM," kata narasumber tersebut.
Beijing telah membantah tuduhan genosida dan kerja paksa di Xinjiang serta mengatakan kebijakannya diperlukan untuk menumpas separatisme dan kelompok ekstremis yang merencanakan serangan dan menimbulkan ketegangan antara etnis Uighur yang sebagian besar Muslim dan Han, kelompok etnis terbesar di Tiongkok.
"Pihak Tiongkok akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan Tiongkok dan menolak upaya AS untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, Jumat.
Salah satu narasumber mengatakan, Kementerian Perdagangan AS berencana untuk menambahkan 14 perusahaan Tiongkok ke daftar hitam. Identitas perusahaan yang ditambahkan belum diketahui dan kabarnya beberapa perusahaan dari negara lain juga akan ditambahkan ke daftar hitam tersebut.
Tindakan terbaru ini menunjukkan bahwa Presiden Biden berusaha untuk menekan Tiongkok atas apa yang menurut pemerintah memperburuk pelanggaran HAM terhadap warga Uighur di Xinjiang.
Bulan lalu, Kementerian Perdagangan AS menambahkan lima entitas dari Tiongkok dalam daftar hitam karena telah menerima atau memanfaatkan kerja paksa dalam pelaksanaan kampanye penindasan oleh Republik Rakyat Tiongkok terhadap kelompok minoritas Muslim di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.
Adapun lima entitas Tiongkok yang masuk dalam daftar hitam itu antara lain perusahaan yang memproduksi bahan panel surya yaitu Hoshine Silicon Industry Co.
Bukan yang Pertama
Ini bukan pertama kalinya pemerintah AS menargetkan perusahaan Tiongkok yang terkait dengan tuduhan aktivitas di Xinjiang.
Pada 2019, pemerintahan AS pimpinan Presiden Donald Trump menambahkan beberapa perusahaan rintisan kecerdasan buatan utama Tiongkok ke daftar hitam ekonominya, atas pelanggaran terhadap warga minoritas Muslim.
Saat itu, Kementerian Perdagangan AS juga menargetkan 20 biro keamanan publik Tiongkok dan 8 perusahaan teknologi yang terlibat dalam aktivitas pemantauan berteknologi tinggi di Xinjiang. SB/ST/I-1
