“Kemajuan kota Jakarta salah satunya ditentukan kualitas tata kelola layanan informasi publik. Ini bisa menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat."
JAKARTA - Arah kebijakan dan masa depan Jakarta yang lebih baik untuk periode 2024-2029 akan dirumuskan dalam rapat kerja antara Komisi Informasi (KI) Provinsi Jakarta bersama DPRD dalam rapat paripurna perdana. "Rapat perdana ini akan menentukan arah kebijakan Jakarta yang lebih baik di masa depan," tutur Ketua Komisi Informasi Provinsi Jakarta, Harry Ara Hutabarat, Sabtu.
Dia mengucapkan selamat atas pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta periode 2024-2029. Juga untuk penyelenggaraan rapat paripurna perdana bersama KI ini. Harry menyatakan, kelima pimpinan DPRD sudah mengucapkan sumpah atau janji secara definitif.
Mereka adalah Khoirudin(Ketua DPRD), Rani Mauliani (Wakil Ketua), Wibi Andrino (Wakil Ketua), Basri Baco (Wakil Ketua) dan Ima Mahdiah (Wakil Ketua). Harry berharap anggota DPRD yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik. Hal ini terutama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi juga akan menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi.
"Kemajuan kota Jakarta salah satunya ditentukan kualitas tata kelola layanan informasi publik. Ini bisa menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut, kesiapan KI Jakarta untuk berkolaborasi dengan DPRD Jakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel semakin kuat. Ini akan dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dia menegaskan, untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Jakarta, Komisi Informasi Jakarta tentu siap berkolaborasi dengan dewan Jakarta. Tujuannya untuk memastikan hak akses masyarakat terpenuhi hingga mendorong Jakarta sebagai kota global dan informatif.
Rapat paripurna diwarnai dengan penyerahan dokumen resmi serta pengambilan sumpah jabatan oleh anggota DPRD yang baru. Dalam kesempatan tersebut, para anggota dewan diingatkan untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Mereka juga harus berupaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi Jakarta.
Diketahui, acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh politik, pejabat pemerintah daerah, serta masyarakat umum. Diharapkan agar para anggota dewan mampu bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebab selama ini banyak gambaran negatif tentang DPR ataupun DPRD.
