RIYADH - Arab Saudi menanggapi positif usulan utusan khusus PBB Hans Grundberg tentang gencatan senjata di Yaman, kata pejabat Arab Saudi pada Kamis (31/3).

Grundberg mengaku dia terlibat dengan pihak-pihak bertikai di Yaman untuk mencapai gencatan senjata selama bulan suci Ramadhan yang dimulai pekan ini.

Koalisi pimpinan Arab Saudi memerangi kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran selama tujuh tahun.

"Kami menanggapi secara positif gencatan senjata dan kami mendukung usulannya tentang gencatan senjata," kata pejabat tersebut lewat pernyataan.

Riyadh berusaha untuk mundur dari konflik yang terlihat di kawasan sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran.

Grundberg pada Kamis bertemu dengan kepala perunding Houthi di Muscat dan perdana menteri pemerintahan dukungan Arab Saudi di Riyadh untuk membahas gencatan senjata.

Mereka juga membicarakan "langkah-langkah kemanusiaan untuk memberi ruang gerak bagi individu dan komoditas penting ke, dari dan di Yaman", menurut kantornya.

Dua sumber yang mengetahui isu tersebut menyebutkan bahwa usulan PBB, yang didukung AS, yakni gencatan senjata sementara dengan imbalan izin bersandar kapal pengangkut bahan bakar di pelabuhan Hodeidah yang dikuasai Houthi. Selain itu, sejumlah penerbangan komersial dari bandara Sanaa juga diperbolehkan beroperasi.

Koalisi memberlakukan pembatasan jalur laut dan udara di daerah kekuasaan Houthi, yang menggulingkan pemerintahan yang diakui internasional di ibu kota Sanaa pada akhir 2014.

Selang beberapa bulan, koalisi lantas turun tangan.

Gencatan senjata nasional diperlukan untuk memulai kembali perundingan politik yang mandek untuk mengakhiri konflik yang menelan ratusan ribu korban jiwa dan membuat 80 persen penduduk Yaman bergantung pada bantuan.

"Kami ingin menciptakan atmosfer positif dan dinamis yang mendorong Yaman menuju perdamaian ... Tidak akan ada perdamaian tanpa dialog dengan kelompok Houthi," kata pejabat Arab Saudi, yang negaranya menjadi tuan rumah sekutu Yaman dalam pembicaraan yang didukung Dewan Kerja Sama Teluk di kerajaan tersebut.

Houthi enggan melakukan pembicaraan karena tidak berada di "negara yang netral".

Baca Juga: