RIYADH - Wali kota, ahli data dan kecerdasan buatan, spesialis bidang digital, insinyur kota cerdas, investor, dan ahli ekonomi yang mewakili 40 negara akan berkumpul di Arab Saudi untuk menghadiri Forum Kota Cerdas Global pada 12-13 Februari.
Forum yang digelar Otoritas Kecerdasan Buatan dan Data Saudi (SDAIA) dan bertema Kehidupan yang Lebih Baik itu akan berlangsung di The Arena Riyadh Venue.
Seperti dikutip dari Antara, Selasa (23/1), ajang tersebut menandai forum global pertama untuk kota cerdas di Arab Saudi yang bertujuan membentuk visi ambisius masa depan kota melalui solusi kota cerdas.
Forum itu diharapkan dapat menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mendukung pembangunan perkotaan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan sasaran akhir meningkatkan kualitas hidup manusia.
Sebanyak 80 pembicara dengan keahlian masing-masing akan menghadiri forum guna mengeksplorasi tema masa depan kota pintar secara komprehensif. Perhatian utama ditujukan untuk mendukung upaya pemerintah global dalam menerapkan model inovatif bagi solusi cerdas.
Solusi-solusi ini memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, mendorong kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk kota-kota itu.
Forum tersebut menekankan pentingnya pembangunan manusia, mendorong wirausahawan untuk berinvestasi dengan membangun solusi cerdas yang mendukung inovasi, serta mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kemakmuran ekonomi kota.
Visi tersebut juga berupaya menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, inovatif, dan stabil bagi masyarakat.
Forum ini diharapkan mencakup sesi dan lokakarya yang dihadiri oleh wali kota, sekelompok pakar internasional dalam membangun dan merencanakan kota pintar, investor, universitas terkemuka, inovator, pembuat kebijakan ekonomi global, organisasi internasional, dan lembaga nirlaba.
Sesi dalam dalam forum tersebut akan melibatkan dialog yang membahas kota cerdas masa depan, mengatasi tantangan infrastruktur di masa depan, serta merancang inovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kota yang terus meningkat.
Standar HAM
Sementara itu, Presiden Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Arab Saudi (HRC), Dr Hala binti Mazyad Al-Tuwaijri, menggarisbawahi tekad negara kerajaan itu untuk mencapai standar global tertinggi dalam mempromosikan dan melindungi HAM dalam kerangka Visi 2030.
"Pemerintah Kerajaan Saudi sangat mementingkan mekanisme UPR dan menganggapnya serius," kata dia dalam pidato pembukaannya pada Tinjauan Periode Universal (UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin (22/1).
Al-Tuwaijri menyoroti komitmen Saudi untuk menyerahkan laporan nasional dan membangun mekanisme yang efektif untuk memantau pelaksanaan rekomendasi.
Dia juga menekankan upaya kerajaan itu untuk melibatkan pemangku kepentingan dan berpartisipasi dengan delegasi tingkat tinggi yang mewakili entitas terkait.
"Saudi juga telah mendukung dan menerapkan sebagian besar rekomendasi yang disampaikan selama tiga siklus tinjauan sebelumnya," kata Al-Tuwaijri.
Dia menambahkan bahwa kerajaan itu telah menerapkan 85 persen dari total 450 rekomendasi yang ada. Al-Tuwaijri mengemukakan bahwa Arab Saudi telah mencapai reformasi yang signifikan dan kualitatif di berbagai bidang HAM selama periode pelaporan berdasarkan Visi Saudi 2030.
Reformasi ini sejalan dengan standar internasional mengenai hak atas pembangunan dan didasarkan pada prinsip bahwa umat manusia harus menjadi fokus, subjek, dan penerima manfaat pembangunan.
Al-Tuwaijri menyatakan bahwa reformasi telah meluas ke tingkat legislatif, yudikatif, eksekutif, dan prosedural, menangani semua hak asasi manusia dan isu-isu terkait. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip bahwa hak asasi manusia bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.
