Diharapkan APBD 2022 dipergunakan untuk keperluan yang memiliki skala prioritas yang berkesinambungan.
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mensahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Total rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2022 meningkat sebesar 6,25 persen dibandingkan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
"Total Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 84.886.734.854,299 rupiah atau meningkat sebesar 6,25 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar 79.890.235.901.247 rupiah," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ditemui di Jakarta, Senin (15/11).
Anies mengatakan pihaknya menargetkan Rancangan APBD Tahun 2022 tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan yang memiliki skala prioritas yang berkesinambungan. Hal tersebut menurutnya, agar kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam kerangka kesinambungan atas implementasi money follow priority program.
"Hal ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah terkait, dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Dikatakan Anies, selain itu, juga untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi, mendukung penanganan pandemi untuk pos komando tingkat kelurahan, menyalurkan insentif tenaga kesehatan.
"Hal ini dalam rangka untuk penanganan pandemi serta belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat," tuturnya.
Disamping itu, Anies mengapresiasi kolaborasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.
Kami berharap pembahasan di fraksi dan komisi yang akan dilakukan setelah ini, semoga dari situ kita bisa tuntaskan anggaran untuk tahun 2022.
Penanganan Banjir
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebutkan bahwa anggaran penanganan banjir di DKI Jakarta setiap tahun termasuk yang paling besar dibanding bidang lainnya.
"Detailnya setiap tahun tidak pernah kurang dari 2 triliun rupiah yang kami anggarkan untuk penanganan banjir. Ini termasuk yang paling besar dibanding bidang-bidang lainnya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (15/11).
Penganggaran sebanyak itu, kata Riza, merupakan bentuk keseriusan, konsistensi dan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk pengendalian banjir.
Dana sebesar itu, kata Riza, untuk melaksanakan berbagai program seperti pengerukan lumpur di sungai, waduk, situ, embung,pembersihan selokan, got, gorong-gorong; pembuatan olakan, pembuatan tanggul, pembuatan waduk, pengadaaan pompa, pengadaan early warning system (EWS) hingga pembangunan sumur resapan.
Untuk sumur resapan, Riza menyebut sudah ada 67 persen lebih dari 26 ribu yang selesai, atau sekitar 18.111 yang sudah selesai.
"Jadi, semua program memang kita buat seperti pembuatan tanggul, normalisasi kali, naturalisasi kali, sungai juga sudah semua," ujar dia.
Meski demikian, Riza menyebut semua program yang diusahakan tersebut memang berproses dan memerlukan waktu untuk dirasakan efeknya, tidak bisa satu tahun bahkan lima tahun.
