JAKARTA - Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengatakan Pejabat Gubernur (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tinggal melihat program-program di masa pemerintah Anies Baswedan dianggap sukses untuk mengurangi atau mengatasi kemacetan.
"Hal positif apa saja yang sudah dilakukan terkait persoalan transportasi, kan sudah cukup bagus ya integritas tarif, integrasi moda harga hanya 10 ribu yang sudah diberlakukan dimana-mana pembangunan trotoar, penggunaan mobil listrik, pembangunan halte integrasi, dan banyak hal yang positif," kata Yayat.
Yayat menambahkan pertanyaannya dari hal tersebut ada yang berhasil atau ada yang perlu disempurnakan."Jadi itu menjadi bagian penting pak Heru untuk melihat kira-kira apa yang sudah dilakukan diberikan kinerja yang bagus dan positif dan bagaimana memperbaikinya," tuturnya.
Menurut Yayat, Pj Gubernur harus berani untuk mendorong penggunaan mobil listrik. Karena presiden sudah mengeluarkan aturan percepatan kendaraan mobil listri (berbahan bakar listrik) juga disiapkan di setiap instrumen pemerintah.
"Itu salah satu kemampuan oleh Pj Gubernur untuk mendorong penggunaan mobil listrik agar bisa digunakan di jalur ganjil genap dan bisa menggunakan parkir bebas. Pasti banyak yang bisa dilakukan pak heru budi," jelasnya.
Selain itu, kata Yayat, bagaimana Pj Gubernur mengembangkan inovasi-inovasi barulah untuk kemajuan Ibu Kota. "Apalagi dia seorang teknokrat memiliki pengalaman di Jakarta tinggal meminta masukan apa yang perlu dilakukan dengan wkt pendek sekitar 2 tahun," ucapnya.
Yayat menyatakan inovasi-inovasi tersebut dapat dilakukan PJ Gubernur untuk mencapai target dalam waktu dua tahun ini."Khususnya dibidang transportasi, seperti dikatakan oleh pak anies, kota ini dibangun transit dan digital, artinya kalau berbasi transit kekuatanya pada transit oriented development (TOD)," ungkapnya.
Penerapan TOD, lanjut Yayat, sudah dilakukan oleh moda transportasi MRT. Saat ini tinggal pengembangan dan dioptimalkan saja.
"Kemudian sudah bermoda dilaksanakan dan bagaimana dibuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendorong pemukiman dan rumah susun, apartemen, di sekitarnya," sambungnya.
"Sehingga bisa meningkat dan jumlah penumpangnya meningkat. Karena banyak segera untuk ditindaklanjuti," jelasnya.
Yayat menjelaskan seharusnya Jakarta sudah mulai mengembangkan transportasi cerdas dengan menggunakan sistem elektronik."Seharusnya jakarta sudah seharusnya mengembangkan transportasi cerdas pengertiannya dengan sistem elektronik berbasis, pengaturan jalan, pengaturan lampu dan sebagainya," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, yang terpilih sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan pada 16 Oktober, dapat mengatasi persoalan utama Ibu Kota DKI Jakarta, seperti macet dan banjir.
"Kemarin saya sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta, macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10).
Di tempat terpisah, pengamat perkotaan Nirwono Yoga mengatakan PR utama pejabat gubernur selanjutnya dan wajib menuntaskan yakni :
Pertama. penanganan banjir (pembenahan sungai secara terpadu dan revitalisasi situ/danau/embung/waduk untuk mengatasi banjir kiriman, rehabilitasi saluran air dan penambahan luas RTH kota untuk mengatasi banjir lokal, restorasi kawasan pesisir pantai utara jakarta untuk menyelesaikan banjir rob);
Kedua mengurai kemacetan yang semakin parah dan mengurangi polusi udara melalui integrasi sistem dan infrastruktur seluruh transportasi publik dengan satu manajemen satu harga/tiket satu perjalanan untuk semua angkutan dan integrasi JPO dengan halte/stasiun/terminal, membatasi pergerakan kendaraan pribadi mobil dan motor dgn perluasan ganjil genap, parkir elektronik progresif, jalan berbayar elektronik, menyediakan kantong2 gedung parkir);
Ketiga. mengatasi kebakaran secara terpadu (penataan kembali kampung rawan kebakaran sesuai RTRW/RDTR, relokasi permukiman tersebut jika tidak sesuai tata ruang atau revitalisasi/peremajaan kampung jika sesuai tata ruang menjadi permukiman tangguh bencana/kebakaran).
Pj gub harusnya sdh tidak perlu belajar/beradaptasi tapi sudah bisa langsung lari kerja mengerjakan PR tersebut di atas karena waktunya singkat, sudah tidak perlu membuat program baru/jargon baru, fokus pd PR tersebut jika berhasil dia akan mendapat peluang meneruskan jabatan definitif, atau setidaknya meninggalkan keberhasilan yg akan dikenang warga jkt ke depan. (Jon)
