BEIJING - Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok untuk Inspeksi Disiplin atau The Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) berhasil membongkar 273.000 kasus birokrasi yang berujung pada hukuman penjara bagi 410.000 orang dalam lima tahun terakhir.
Pencapaian tersebut menunjukkan upaya Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok atau Central Committee of the the Communist Party of China (CPC) dalam mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah dan pejabatnya, kata lembaga antirasuah Tiongkok tersebut kepada pers di Beijing, Minggu (9/10).
Seperti dikutip dari Antara, dalam lima tahun terakhir sejak Kongres Nasional ke-19 CPC, lembaga tersebut secara berkala gencar melakukan tindakan terhadap pejabat dan birokrat. Fokus utamanya adalah pada beberapa pekerjaan birokrasi di bidang pendidikan, medis, lingkungan, dan ketahanan pangan.
Namun, CCDI menyatakan tindakan itu tidak akan berakhir sampai di sini saja. Lembaga tersebut akan membantu masyarakat di tingkat akar rumput dalam mengatasi beban kerja sehari-hari.
Menjaga Momentum
Komisi ini juga akan menjaga momentum penindakan terhadap para pejabat dan birokrat yang melanggar hukum untuk mengoptimalkan program kerja jangka panjang, kata CCDI. CCDI menggelar rapat di Beijing, Minggu, untuk melaporkan kinerja lima tahunan menjelang Kongres Nasional ke-20 CPC.
Terkait penegakan hukum ini, sebelumnya Menteri Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok Xiao Yaqing ditahan atas tuduhan suap. Anggota Komite CPC itu disidik Komisi Pusat Disiplin CPC. Pria berusia 62 tahun asal Provinsi Hebei itu tercatat sebagai lulusan teknik material Central South University di Changsha, Provinsi Hunan, yang kini memegang gelar profesor.
Xiao mulai bergabung dengan partai pada 1981 dan setahun kemudian bekerja di pabrik aluminium di Harbin, Provinsi Heilongjiang. Dalam pengembangan kasus Xiao, CPC juga menahan mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua. Fu dituduh menerima uang dan barang yang nilainya diperkirakan mencapai 117 juta yuan atau sekitar 258,2 miliar rupiah. Pria berusia 67 tahun asal Hebei itu telah menempati beberapa pos di kepolisian dan kejaksaan.
Sebelumnya, Otoritas Tiongkok meluncurkan gerakan besar-besaran untuk memburu para pejabat setempat yang melakukan tindak pidana korupsi dan melarikan diri ke luar negeri.
Gerakan tersebut digulirkan untuk meneliti, merencanakan, dan mengumumkan hasil pertemuan para pejabat yang bertanggung jawab memulangkan buronan dan menyelamatkan aset negara, kata badan antikorupsi Tiongkok yang dikutip media setempat.
Menurut otoritas tersebut, gerakan bersandikan "Sky Net 2022" itu akan melakukan berbagai langkah koordinatif antara Komisi Supervisi Nasional yang bertanggung jawab terhadap kejahatan terkait jabatan dan Kementerian Keamanan Publik yang tugas dan fungsinya sama dengan kepolisian.
Kedua lembaga tersebut akan melakukan operasi perburuan koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Selain itu, ada keterlibatan bank sentral.