JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies R Baswedan mengaku kerepotan tanpa sosok wakil gubernur. Pasalnya, beberapa agenda kegiatan tidak bisa didisposisikan kepada wakilnya. Terutama kegiatan yang berkaitan dengan olahraga.
"Repotnya cuma satu saja. Kalau ada acara-acara, saya enggak bisa bagi disposisi untuk mewakili. Nanti ada jadwal yang lari-lari. Biasanya saya titipin bang Sandi, ada lari, berenang, sekarang saya mau titipin siapa coba," ujar Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (14/8).
Meski demikian, Anies masih menunggu keputusan Presiden terkait surat pengunduran diri Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia belum mau membicarakan nama-nama calon untuk menempati posisi Wakil Gubernur tersebut.
"Gini, prosedurnya jelas. Sebelum ada penetapan dari Presiden, maka proses pergantian belum bisa dilakukan, proses baru bisa dilakukan ketika presiden sudah menetapkan, bahwa pak Sandiaga Salahuddin Uno tidak lagi menjadi wakil gubernur," katanya.
Saat ini, ungkapnya, baru sebatas pernyataan berhenti sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Sandiaga Uno semata. Namun, prosedur pemberhentian Sandiaga Uno belum selesai hanya dengan memberikan surat pengunduran diri kepada Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. "Biarkan proses ini selesai baru nanti kita tentukan. (Prosesnya) beda-beda, saya cek di masa yang lalu, ada yang cepat, ada yang lama," ucapnya.
Anies mengatakan, penentuan nama calon pendampingnya itu akan diserahkan kepada partai pengusung yang mencalonkan dirinya dan Sandiaga saat Pilkada 2017 lalu, yakni PKS dan Gerindra. Dia menegaskan, bisa bekerja sama dengan siapa saja, baik dari kalangan politisi maupun profesional.
"Memang kalau dari partai nggak profersional gitu? Pokoknya Siapa saja, saya siap tugas. Dan saya percaya, kalau sudah dijenjang seperti ini, ini bukan perasaan, ini tentang delivery kerja profesional. Jadi, saya percaya yang diusulkan pasti mereka siap kerja tuntas kerja keras," ungkapnya.
Berdasarkan UU Pemilu yang baru, mekanisme pemilihan wakil gubernur saat ini berbeda dengan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menggantikan Jokowi duduk sebagai gubernur DKI. Saat itu, Ahok dapat menentukan wakilnya sendiri. Kini wakil Anies harus diajukan dan dipilih berdasarkan sidang paripurna DPRD.
Sesuai Pasal 176 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), untuk mengisi kekosongan jabatan wagub ini, harus dilakukan melalui pemilihan di dalam sidang paripurna DPRD. Dan partai koalisi pengusung, yaitu Gerindra dan PKS, memiliki waktu sebulan untuk menentukan nama-nama pilihan yang akan diajukan.
Sekretaris Dewan DPRD DKI, Muhammad Yuliadi mengaku akan segera menggelar paripurna pengunduran diri Sandiaga Uno dari jabatan Wakil Gubernur DKI. Jadwal paripurna tersebut, katanya, masih dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta.
"Paripurna hanya pengumuman pengunduran diri. Nantinya, hasil rapat paripurna akan disampaikan kepada presiden melalui Mendagri. DPRD akan menunggu surat persetujuan presiden mengenai penetapan pemberhentian Sandiaga sebagai wagub. Baru tahap kedua, usulan penggantian. Membahas usulan," katanya.
pin/P-5