Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih akan lebih baik dapat meneruskan program kepemimpinan saat ini.
JAKARTA- Ketua Tim sinkronisasi Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sudirman Said menegaskan, pihaknya akan mereview Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) usai Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dilantik, Oktober mendatang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembangunan 100 RPTRA akan terealisasi di penghujung tahun 2017.
"Itu kan masih berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017, kami memahami itu. Yang baik dan sejalan dengan visi misi (Anies-Sandi) pasti akan diteruskan. Yang tidak sejalan tentu akan diluruskan terlebih dulu," ujar Sudirman Said saat dihubungiwartawan, Minggu (9 /7).
Dia menyarankan, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Djarot Saiful Hidayat berkomunikasi terlebih dahulu dengan Gubernur terpilih jika terdapat program yang belum terwujud di penghujung periode. Sebab, menurut dia, program yang belum selesai akan menjadi preseden tidak baik tanpa adanya komunikasi.
"Akan baik jika pelaksanaan program-program yang sudah di penghujung periode, dikomunikasikan dengan pemimpin yang akan meneruskan," katanya.
Namun, Sudirman enggan berbicara teknis perihal fungsi RPTRA yang akan dilanjutkan masa kepemimpinan Anies-Sandi. Yang jelas, tegasnya, program yang sesuai dengan visi-misi akan diteruskan. "Hal hal teknis baru bisa dibicarakan nanti setelah secara resmi Pak Anies dan Pak Sandi duduk sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno telah mempersiapkan Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) bagi warga yang sedang melajang. Atas hal itu, Sandiaga berjanji menggunakan taman RPTRA untuk memfasilitasi warga saling bertemu.
"Nanti di RPTRA kan sudah dibangun tapi kurang kegiatan. Gimana kalau adakan program taaruf, taaruf masal. Jadi mereka datang yang jomblo, terus ada kegiatan game misalnya, catur atau game bakiak sama-sama, lomba 17an Agustus juga," kata Sandiaga.
Sandiaga menuturkan KJJ adalah program yang mengambil inspirasi saat dirinya tinggal di Singapura. Ia akan melibatkan masyarakat dalam programnya tersebut.
Meneruskan Program
Pengamat Kebijakan Publik dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi menilai, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih akan lebih baik dapat meneruskan program kepemimpinan saat ini. Dengan begitu, terwujud kesinambungan antara pemimpinan lama dengan yang baru "Namun bila tidak diteruskan justru berdampak pada kekecewan publik," ucap Syafuan.
Terkait Fungsi RPTRA yang akan dijadikan penunjang KJJ, menurut Syafuan, itu tidak perlu dipersoalkan. Itu karena, pembagian fasilitas di RPTRA bisa dilakukan secara menyeluruh. Misalnya, sambungnya, ada hari Khusus di RPTRA untuk Anak serta keluarga, kemudian hari, RPTRA dijadikan untuk ajang anak muda mencari jodoh.
"Jadi eventnya jangan dipatok melainkan dibuat secara tematik. Pada prinsipnya Fungsi RPTRA tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik kan," tukasnya.
Oleh karena itu, Syafuan meminta pemerintah provinsi tidak sekedar membangun RPTRA, melainkan juga harus melibatkan peran serta masyarakat untuk menentukan thema atau kegiatan yang diisi dalam RPTRA.
"Alhasil RPTRA tempat untuk membangun kebersamaan. Bukan hanya untuk anak-Anak serta keluarga, tapi bisa menyentuh secara menyeluruh kalangan," pungkasnya.
RPTRA, lanjut Syafuan, juga disarankan harus melibatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menyediakan beragam kuliner. Selain itu, pertunjukan barang-barang seni dan kuno dianggap perlu disajikan guna sebagai pelengkap.
Menukil catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKI Jakarta, se-banyak 186 RPTRA telah di-bangun yang didanai dari dana tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, pembangunan 100 RPTRA dengan dana APBD.
"Di penghujung masa kepemimpinan saat ini diperlukan juga komunikasi dengan pemimpin baru. Ini kan membangun sebuah sistem, harus berkesinambungan," tandasnya. pin/P-5