JAKARTA - Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya pendidikan vokasi dengan menambah alokasi anggaran tahun 2019 menjadi 17,2 triliun rupiah, naik tiga lipat dalam lima tahun terakhir.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan pemerintah untuk tahun 2019 mengalokasikan anggaran pendidikan vokasi senilai 17,2 triliun rupiah sebagai bagian dari program revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi dunia kerja.
"Dana tersebut disalurkan melalui enam kementerian yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan kementerian Pariwisata (Kemenpar). Bentuknya beragam mulai dari pelatihan, diklat, revitalisasi sarana-prasarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas pengajar," katanya di Jakarta, Selasa (28/8).
Luky mencatat alokasi bagi pendidikan vokasi senilai 17,2 triliun rupiah merupakan yang tertinggi dalam lima tahun ini. Pada 2014 pemerintah menganggarkan 4,5 triliun rupiah sementara pada 2015 mencapai 6,8 triliun rupiah.
Anggaran pendidikan vokasi sebesar tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan di enam kementerian. Kemenaker untuk tahun 2019 akan menyelenggarakan pelatihan bagi 235 tenaga kerja, peningkatan kompetensi bagi 6.711 instruktur, sertifikasi bagi 526 tenaga kerja, program magang di dalam dan luar negeri bagi 203 ribu orang, serta 1.000 Balai Latihan Kerja komunitas/pesantren.
Sementara Kemenhub akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan diklat vokasi di 26 lembaga yang ditargetkan dapat memberikan manfaat langsung bagi sedikitnya 481 ribu peserta didik.
Kemenristekdikti sendiri akan merevitalisasi 12 politeknik, bantuan pelatihan/sertifikasi bagi 3.000 mahasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang ditargetkan ditujukan bagi 127,8 ribu mahasiswa.
Kemendikbud akan membangun 1.407 ruang praktek bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Vokasi Paket C untuk 240 ribu orang dan pengadaan 6.000 peralatan pendidikan SMK.
Sejalan dengan itu, Kemenperin memberikan diklat tenaga kerja industri kompenten dengan sistem 3 in 1 bagi 50 ribu orang, 28 bangunan pendidikan vokasi industri dan pembangunan pusat manufaktur digital implementasi industri 4.0.
Sedangkan Kemenpar akan melakukan peningkatan kualitas Politeknik Pariwisata (Poltekpar) dan melakukan peningkatan kapasitas pengajar sehingga mampu menghasilkan SDM pariwisata yang berdaya saing. yok/E-3