JAKARTA - Pemerintah berencana menaikkan anggaran dana desa tahun depan sebesar 1,1 persen dari alokasi tahun ini. Peningkatan itu dimaksudkan untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi dana desa dalam RAPBN 2021 mencapai 72 triliun rupiah, sedikit di atas pagu tahun ini dalam Perpres 72/2020 sebesar 71,2 triliun rupiah. "Kami akan melakukan beberapa hal temanya tetap mendukung pemulihan ekonomi," katanya dalam raker bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Rabu (9/9).
Tak hanya itu, Sri Mulyani menyebutkan dana desa juga digunakan untuk pemulihan perekonomian desa yaitu memperkuat kesinambungan program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT).
Kemudian, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian, mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital, serta melanjutkan program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan perdesaan, dan peningkatan peran BUMDesa.
"Kebijakan dana desa tahun depan untuk meningkatkan porsi alokasi formula guna memperbaiki proporsi alokasi dana desa per desa sesuai dengan karakteristik desa," katanya.
Sementara itu, dana desa turut digunakan untuk pengembangan sektor prioritas seperti pengembangan program berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung desa digital dan pengembangan pariwisata melalui pembangunan desa wisata.
Berikutnya, mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan usaha budi daya pertanian, peternakan dan perikanan serta meningkatkan infrastruktur dan konektivitas yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan program padat karya tunai.
Terakhir yaitu mendukung program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi, dan penurunan stunting di desa.
Reformasi Pengalokasian
Selanjutnya, pemerintah turut melakukan reformasi pengalokasian dan penyaluran dana desa yakni dengan meningkatkan porsi formula untuk memperbaiki proporsi alokasi dana desa per desa sesuai karakteristik desa.
Reformasi juga dilakukan dengan penguatan alokasi kinerja untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan transformasi perekonomian desa serta melanjutkan pemberian reward kepada desa berstatus mandiri berupa penyaluran dana desa dalam dua tahap.
uyo/Ant/E-10
