Presiden Serbia AleksandarVucic menuduh pemerintah Kosovo melakukan oportunisme politik dengan krisis Ukraina yang sedang berlangsung sebagai saat yang tepat untuk mencapai tujuan mereka sendiri, seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara.
"Intinya adalah bahwa beberapa orang di kawasan itu berpikir bahwa ketika ada histeria umum atas perang di Ukraina, adalah mungkin untuk mencapai tujuan mereka," kata Vucic.
Berbicara kepada saluran TV RTS pada hari Selasa (2/8), Vucic meluncurkan serangan pribadi terhadap Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti, yang menyatakan bahwa Kurti telah secara jelas menunjukkan sikapnya terhadap Serbia.
"Saya akan pergi ke Brussel, itu tidak sulit bagi saya, saya tidak mengharapkan apa pun. Siapa pun yang berpikir bahwa mungkin untuk menjaga perdamaian dengan Kurti, saya yakin mereka salah besar, saya tahu dengan siapa saya berhadapan," kata Vucic, dikutip dari Russia Today.
Ia pun tak berharap banyak terhadap rencana pembicaraan baru dengan Kosovo.
Ketegangan meningkat antara Serbia dan Kosovo selama akhir pekan, ketika pihak berwenang di wilayah yang memisahkan diri itu berencana untuk melarang penggunaan pelat nomor dan surat identitas yang dikeluarkan pemerintah Serbia. Diketahui, banyak kendaraan berplat Serbia beroperasi di negara itu, utamanya di sekitar Kosovo Utara, seperti dikutip dari Russia Today.
Keputusan ini lantas membuat protes besar-besaran dari warga Serbia yang tinggal di Kosovo. Polisi Kosovo dilaporkan mulai mengeluarkan tembakan ke arah warga yang berunjuk rasa dan menutup perbatasan yang menghubungkan dua negara itu.
Kurti mengumumkan bahwa larangan yang rencananya akan berlaku pada 1 Agustus itu telah ditunda atas permintaan duta besar AS. Namun, Kurti menegaskan, tindakan yang diperlukan untuk menegakkan "hukum dan ketertiban" hanya ditunda, bukan dibatalkan.
NATO menduduki Kosovo pada tahun 1999, setelah kampanye pengeboman selama 78 hari terhadap tempat yang saat itu bernama Yugoslavia. Wilayah ini secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008 dengan dukungan AS dan banyak sekutunya.
Kosovo sendiri telah diakui sebagai negara merdeka oleh lebih dari 100 negara. Namun sejauh ini negara di wilayah Balkan itu tidak diakui Serbia dan Rusia.
Sekretaris pers Kremlin Dmitry Peskov, menuturkan Rusia sepenuhnya akan mendukung sekutunya Serbia dalam perselisihan dengan Kosovo atas keputusan provinsi yang memisahkan diri itu untuk melarang pelat nomor dan surat-surat identitas Serbia.
"Tentu saja, kami benar-benar mendukung Serbia," jawab Peskov, setelah ditanya terkait masalah ini oleh wartawan pada hari Senin (1/8).
Keputusan pihak berwenang Kosovo untuk melarang plat nomor dan ID Serbia disebut Peskov "benar-benar tidak masuk akal".
