Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Menpan RB juga menegaskan bahwa digitalisasi ini bukan berarti menambah aplikasi, namun mengintegrasikan berbagai layanan yang telah ada.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Menpan RB juga menegaskan bahwa digitalisasi ini bukan berarti menambah aplikasi, namun mengintegrasikan berbagai layanan yang telah ada.
"Sekarang yang hebat bukan orang yang memperbanyak aplikasi tapi yang menginteroperabilitas aplikasi. Aplikasi ini kadang banyak, tapi tidak bisa berkomunikasi antara dinas satu dengan dinas lainnya. Maka ke depan tidak bisa satu inovasi satu aplikasi," ujar Menteri Anas saat berdiskusi bersama ASN pemerintah Provinsi Riau, Kamis (7/9)
Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar-proses bisnis dan antar-sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menteri Anas mengatakan penyelenggaraan SPBE dan interkoneksi data juga akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Menteri Anas lalu menuturkan bahwa ia ingat dengan pesan Presiden RI, Joko Widodo, yang menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi strategi untuk mengefisienkan cara kerja pemerintah. Dari beberapa tren dunia, negara dengan SPBE yang mumpuni, maka indeks korupsinya turun dan penyelenggaraan penegakan hukumnya akan berjalan baik.
Di hadapan para kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Riau tersebut, Menteri Anas membagikan pengalamannya saat menyambangi negara Inggris dan Estonia untuk melihat praktik baik digitalisasi pemerintahan.
"Pak Tony Blair (eks Perdana Menteri Inggris) mengatakan digitalisasi adakah cara paling cepat untuk melipatgandakan pencapaian sebuah negara atau provinsi. Tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan capaian dan kepuasan rakyat kecuali dari digitalisasi," kata dia.
Menpan RB pun mengatakan bahwa digitalisasi adalah salah satu fokus dari reformasi birokrasi berdampak. Tiga hal lainnya adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan percepatan prioritas aktual presiden.
Dalam acara diskusi itu pun Menteri Anas berharap Riau bisa menjadi provinsi pertama yang seluruh kabupaten/kotanya memiliki mal pelayanan publik (MPP). Selain itu ia pun tidak lupa mendorong kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk menjadi lokus percontohan MPP digital.
"Saya lihat pejabat di Riau ini komitmennya tinggi. Jadi saya kira ini bisa mudah dikerjakan," ucap dia.
Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Menteri Anas sebelumnya berkesempatan meninjau MPP Pekanbaru didampingi oleh Gubernur Riau, Syamsuar. Gubernur Syamsuar menyampaikan bahwa Menteri Anas memberikan arahan agar di tahun 2024 seluruh kabupaten/kota sudah memiliki MPP.
"Ini semua dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memudahkan masyarakat. Sehingga mereka tidak susah untuk urusan ke provinsi, mereka bisa ke kabupaten/kota. Kami siap untuk itu dan kami harapkan dukungan bupati/wali kota," tegas Syamsuar. I-1
