WASHINGTON - Dokumen Keamanan Nasional Amerika Serikat menempatkan Tiongkok sebagai satu-satunya pesaing yang berpotensi mampu menggabungkan kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologinya.
Dokumen setebal 24 halaman itu berisi kebijakan keamanan nasional Presiden Joe Biden, bersama dengan pidato kebijakan luar negeri pertama Menteri Luar Negeri, Antony Blinken.
"Ini adalah satu-satunya pesaing yang berpotensi mampu menggabungkan kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologinya untuk meningkatkan tantangan berkelanjutan terhadap sistem internasional yang stabil dan terbuka," sebut dokumen keamanan nasional itu tentang Tiongkok.
Presiden Joe Biden memilih "persaingan yang berkembang dengan Tiongkok" sebagai tantangan utama yang Amerika Serikat hadapi. AS menggambarkan negeri tembok raksasa itu sebagai "ujian geopolitik terbesar" abad ini.
Dokumen itu menyebutkan, dalam menghadapi tantangan dari Tiongkok dan Russia, militer AS akan mengalihkan penekanannya dari "platform warisan dan sistem senjata yang tidak diperlukan untuk membebaskan sumber daya untuk investasi" dalam teknologi mutakhir.
Amerika Serikat dan Tiongkok berselisih mengenai pengaruh di wilayah Indo-Pasifik, praktik ekonomi Beijing, Hong Kong, Taiwan, dan hak asasi manusia di wilayah Xinjiang.
Pemerintahan Biden telah mengindikasikan akan secara luas melanjutkan pendekatan keras ke Tiongkok yang diambil oleh Donald Trump, dengan melakukan koordinasi dengan sekutunya.
"Hubungan kami dengan Tiongkok akan kompetitif pada saat yang seharusnya, kolaboratif ketika bisa, dan bermusuhan ketika harus," kata Blinken pada sebuah acara di Departemen Luar Negeri.
"Terlibat dengan Tiongkok dari posisi yang kuat, membutuhkan penegakan nilai-nilai kami ketika hak asasi manusia dilanggar di Xinjiang atau ketika demokrasi diinjak-injak di Hong Kong," ujar dia.
Blinken mengatakan dia setuju dengan tekad pendahulunya, Mike Pompeo, bahwa genosida terhadap Muslim sedang berlangsung di Xinjiang, tetapi tidak menggunakan istilah itu dalam pidatonya.
Pertemuan Khusus
Sementara itu Presiden Tiongkok, Xi Jinping, bersama dengan badan legislatif dan penasehat politik teratas Tiongkok akan memulai pertemuan tahunan dua sesi pada minggu ini.
Acara besar-besaran ini kembali ke jadwal tradisional yang biasa dihelat setiap Maret, setelah acara tahun lalu ditunda hingga Mei karena epidemi Covid-19.
Tahun 2021 menandai dimulainya periode Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025) pemerintahan Tiongkok. Terkait hal itu, dunia akan menyaksikan bagaimana Tiongkok, dengan penghapusan kemiskinan absolut yang baru saja diumumkan, memetakan arah ekonominya menuju pembangunan penuh negara sosialis modern.
Sesi keempat Kongres Rakyat Nasional (NPC) ke-13 ini dijadwalkan dibuka pada Jumat (5/3), sehari setelah pembukaan sesi keempat Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) ke-13.
Selain mendengarkan laporan kerja tahunan pemerintah, badan legislatif, pengadilan tinggi, dan kejaksaan tinggi, anggota parlemen juga akan meninjau blue print untuk pembangunan Tiongkok dalam lima hingga 15 tahun ke depan, yakni berupa draf garis besar Rencana Lima Tahun ke-14 dan tujuan jangka panjang hingga tahun 2035.
n SB/CNA/AFP/P-4
