Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengancam AS akan memboikot pertemuan G20 apabila Indonesia tetap mengundang Rusia.
Komentar itu Janet sampaikan pada sidang Komite Jasa Keuangan DPR AS yang diselenggarakan pada Rabu (6/4). Sekaligus mempertanyakan masa depan Rusia dalam forum G20 di masa depan.
Yellen mengatakan kepada anggotanya bahwa invasi Rusia ke Ukraina terlebih masalah orang sipil di kota Bucha adalah tindakan tercela dan hal-hal di parlemen terhadap tatanan global.
"tercela, merupakan hal yang tidak dapat diterima terhadap tatanan berbasis aturan global, dan akan memiliki dampak ekonomi yang besar di Ukraina dan sekitarnya," ujar Yellen seperti yang dilansir dari Reuters.
AS beserta sekutu selama beberapa bulan terakhir telah berulang kali mendesak Indonesia untuk mengeluarkan Rusia dari forum ekonomi G20 pada Juli dan pertemuan para pemimpin pada bulan November tahun ini.
"Dia (Presiden AS Joe Biden) meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20, dan saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di Indonesia bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam jumlah pertemuan jika ada di sana," kata Yellen.
Yellen juga mengatakan pemerintahan Biden ingin mengeluarkan partisipasi aktif di lembaga-lembaga internasional, kecuali lembaga Dana Moneter Internasional mengingat aturannya.
"Presiden Biden telah menjelaskan, dan saya tentu setuju dengannya, bahwa Rusia tidak bisa menjalankan bisnis seperti biasa lagi di lembaga keuangan mana pun," kata Yellen.
Seorang juru bicara Departemen Keuangan AS mengatakan kepada Reuters bahwa komentar Yellen mengacu pada pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 pada 20 April mendatang.
Rusia sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bermaksud menghadiri KTT G20 di Bali tahun ini dan telah menerima dukungan Tiongkok untuk tetap berada dalam forum tersebut.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin juga menyatakan bahwa Rusia termasuk anggota penting dalam forum G20 sehingga tak ada anggota yang berhak menerima kedatangan Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia.
"Tidak ada anggota yang memiliki hak untuk memberhentikan negara lain sebagai anggota. G20 harus menerapkan multilateralisme yang nyata, memperkuat persatuan dan kerja sama," kata Wang dalam jumpa pers, seperti dilansir dari Reuters.
Sementara di Indonesia melalui Dian Triansyah Djani, Staf Khusus Program Prioritas Kemlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, mengatakan sebagai kewajiban untuk turut mengundang semua negara tanpa bergabung.
"Memang menjadi kewajiban untuk semua presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya. Kita akan terus melakukan tugas kita seperti halnya presidensi-presiden sebelumnya," ujar Dian pada Kamis (24/3).
