WASHINGTON - Amerika Serikat (AS), pada Rabu (12/1), memaparkan data yang paling rinci terhadap klaim "melanggar hukum" dari Beijing di Laut Tiongkok Selatan, menolak basis geografis dan bersejarah untuk petanya yang luas dan memecah belah.
Dalam makalah penelitian setebal 47 halaman, Biro Kelautan dan Lingkungan Internasional dan Urusan Ilmiah Departemen Luar Negeri AS mengatakan Tiongkok tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional untuk klaim yang telah menempatkan Beijing pada jalur tabrakan dengan Filipina, Vietnam, dan negara-negara Asia Tenggara lain.
"Efek keseluruhan dari klaim maritim ini adalah RRT secara tidak sah mengeklaim kedaulatan atau beberapa bentuk yurisdiksi eksklusif atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan," kata makalah penelitian itu, merujuk pada Republik Rakyat Tiongkok.
"Klaim-klaim ini sangat merusak supremasi hukum di lautan dan banyak ketentuan hukum internasional yang diakui secara universal yang tecermin dalam Konvensi," katanya, merujuk pada perjanjian PBB tahun 1982 tentang hukum laut yang diratifikasi oleh Tiongkok, tetapi bukan oleh AS.
Melanggar Hukum
Merilis penelitian tersebut, sebuah pernyataan Departemen Luar Negeri menyerukan lagi kepada Beijing "untuk menghentikan kegiatannya yang melanggar hukum dan memaksa di Laut Tiongkok Selatan".
Makalah ini adalah pembaruan dari studi tahun 2014 yang juga membantah apa yang disebut "sembilan garis putus-putus" yang membentuk dasar bagi sebagian besar sikap Beijing. Pada 2016, pengadilan internasional memenangkan Filipina dalam pengaduannya atas klaim Tiongkok. Beijing menjawab dengan menawarkan pembenaran baru, termasuk mengatakan Tiongkok memiliki "hak bersejarah" atas wilayah tersebut.
Makalah Departemen Luar Negeri mengatakan klaim berbasis sejarah semacam itu "tidak memiliki dasar hukum" dan Tiongkok tidak menunjukkan secara spesifik. Itu juga mempermasalahkan pembenaran geografis untuk klaim Tiongkok.