JAKARTA - Banyak alat utama sistem senjata (Alutsista) yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah berusia tua. Karena itu, modernisasi Alutsista mendesak dilakukan.
Demikian dikatakan Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Fahrain Fahrannas, di Jakarta, Senin (26/7).
Menurut Fahrain, modernisasi alutsista menjadi sebuah keniscayaan bagi negara manapun di dunia. Sebab dengan berjalannya waktu, maka alutsista yang lama membutuhkan peremajaan.
"Peremajaan alutsista ini sebagai perwujudan terhadap upaya menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Upaya modernisasi alutsista bagi Indonesia, bisa dikatakan telah menjadi hal yang wajib dilakukan, dimana telah kita ketahui bersama dari data yang bisa diakses, saat ini lebih dari 52 persen alutsista kita sudah sangat tua (diatas 36 tahun)," katanya.
Namun, kata dia, modernisasi alutsista yang begitu mendesak dilakukan harus tetap dilakukan dengan rencana cepat, efektif, tapi terukur. Tidak serta merta menggelontorkan anggaran tanpa rencana strategis yang matang dan tepat sesuai kebutuhan di lapangan.
"Dengan demikian yang menyatakan bahwa modernisasi alutsista tidak diperlukan karena tidak ada perang, atau sebagai pemborosan anggaran dikarenakan ada bidang lain yang lebih penting untuk diberikan anggarannya, adalah sebuah kekeliruan," kata Fahrain
Bahkan, lanjut Fahrain saat ini kemampuan pertahanan Indonesia terutama untuk pengawasan wilayah laut masih sangat terbatas. Ia mencontohkan kasus Seaglider asing yang pernah ramai beberapa waktu yang lalu. Bisa jadi, negara lain lebih senang jika Indonesia tetap lemah. Sehingga mereka dengan leluasa melakukan tindakan pelanggaran wilayah dan melakukan pencurian sumber daya laut Indonesia.
"Amanat UUD 1945 Pasal 30 secara gamblang mengamanatkan diwujudkannya pertahanan keamanan negara dengan segala upaya, demi melindungi segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah kedaulatan Indonesia," ujarnya.
Dan, kata dia, salah satu sifat sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta, adalah kewilayahan, dimana gelar kekuatan pertahanan yang dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Gelar kekuatan ini hanya bisa diwujudkan jika alutsista yang dimiliki mumpuni. Minimal cukup untuk mempertahankan negara.
"Pertanyaannya, apakah langkah dan rancangan modernisasi alutsista saat ini sudah dilakukan dengan tepat oleh pemerintah? Khususnya yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai kementerian yang memiliki wewenang untuk menganggarkan, menyusun dan membelanjakan anggaran untuk alutsista," katanya.
Kemhan di bawah pimpinan Menhan Prabowo Subianto, kata Fahrain memiliki tugas berat dalam mewujudkan modernisasi alutsista ini. Visi Menhan Prabowo untuk memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia, di antaranya melalui pengadaan alutsista memperlihatkan bahwa Menhan Prabowo tidak puas dengan kondisi kemampuan pertahanan Indonesia saat ini karena dinilai kurang memiliki deterrence maupun kemampuan untuk melaksanakan dan memenangkan pertempuran (perang).
"Tingkat kesiapan alutsista TNI saat ini yang berada di kisaran 60 persen dianggap sebagai indikator kelemahan dalam sistem pertahanan negara," katanya.
Namun, menurutnya, pengadaan alutsista baru harus diutamakan pada pengadaan senjata dengan kualitas yang memadai dan bukan sekedar pengadaan belaka dalam hal kuantitas. Dan, dalam masa setahun terakhir ini Menhan Prabowo telah mengusulkan dan menganggarkan untuk membeli alutsista high end atau medium end.
"Oleh karena itu, merupakan hal yang lumrah apabila Menhan Prabowo meminta F-35 dari Amerika Serikat dan menolak tawaran F-16V. Menhan Prabowo juga memasukkan Dassault Rafale dari Prancis dalam daftar alusista high end yang ingin dibeli. Hal serupa juga terjadi pada matra laut di mana Prabowo menginginkan alutsista high end bagi TNI Angkatan Laut," tuturnya.
Ia pun melihat, visi Menhan Prabowo dalam pengadaan alutsista bisa dibilang sangat ambisius. Namun bukan hal yang mustahil untuk dapat diwujudkan. Dukungan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan sangat penting. Karena pengadaan alutsista dari luar negeri semuanya menggunakan skema Pinjaman Luar Negeri (PLN).
