Pengaruh ideologi agama dapat muncul dari kelompok-kelompok yang mengaku beragama, namun tidak ingin bernasionalisme.
JAKARTA - Selama ini praktik-praktik intoleran, terorisme, atau ekstremisme dipengaruhi ideologi agama. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI), Irjen Pol (Purn) Hamli, di Jakarta, Senin (25/10).
"Sekitar 45,5 persen pelaku teror Indonesia memiliki motivasi karena pengaruh ideologi agama yang ekstrem," katanya. Hal itu diketahui dari hasil penelitian. Motif mereka melakukan aksi terorisme diteliti. Penelitian mengambil sampel 100 lebih pelaku teror pada tahun 2012 dan masih relevan sampai sekarang.
"Memang pengaruhnya tidak tunggal. Namun, yang dominan adalah ideologi agama, sebanyak 45,5 persen," kata Hamli saat menjadi pembicara dalam kegiatan "Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Purnapaskibraka Sebelum Tahun 2021."
Pengaruh ideologi agama, lanjut Hamli, dapat muncul dari kelompok-kelompok yang mengaku beragama, namun tidak ingin bernasionalisme. Untuk itu, dia mengimbau para Purnapaskibraka dari tahun 1945 hingga 2020 yang akan ditetapkan sebagai Duta Pancasila dapat mewaspadai keberadaan kelompok yang menganut paham ideologi agama secara ekstrem, bahkan menggunakan kekerasan.
Imbauan tersebut secara lebih khusus diberikan kepada para Purnapaskibraka yang baru memasuki kehidupan perguruan tinggi. Kelompok yang mengaku beragama, tetapi tidak bernasionalisme memang kerap menanamkan pengaruh di kampus.
Kelompok itulah yang dikategorikan sebagai kaum radikalis. Menurut Hamli, kaum radikal akan menyuburkan sikap intoleran, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan berujung menyebabkan disintegrasi bangsa. Setelahnya, ideologi agama yang mereka anut secara ekstrem akan disertai pula dengan beragam perbuatan yang menggunakan ancaman kekerasan hingga mengarah pada terorisme.
"Kalau ada orang yang mengatakan nasionalisme itu tidak benar, nasionalisme tidak berhadap-hadapan dengan agama, ini sudah bisa dimasukkan kategori radikal," ucap Hamli.
Lebih jauh Hamli menyarankan para Purnapaskibraka dan generasi muda secara umum yang menemukan kelompok radikal itu harus melawan. Tinggalkan mereka. Dia menegaskan bahwa yang harus selalu diingat, Indonesia memang bukan negara agama,melainkan negara yang beragama.
"Silakan apa pun agama Anda. Anda harus beragama. Namun, tetap harus bernasionalisme," tegas Hamli. Ditambahkan, selain 45,5 persen motif berupa ideologi agama, ada beberapa motif lain yang mendorong seseorang melakukan aksi teror. Di antaranya, 20 persen pengaruh solidaritas komunal. Kemudian, 12,7 persen memiliki mentalitas massa. Lalu, 10,9 persen ingin membalas dendam. Berikutnya, 9,1 persen situasional dan 1,8 persen separatisme.
Sikap Toleran
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono, mengimbau seluruh Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila memiliki sikap toleran dan selalu menjaga persatuan Indonesia. "Kami berharap teman-teman sebagai Duta Pancasila memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai toleransi. Semua harus mau berkolaborasi agar persatuan memancar dalam pikiran dan tindakan," kata Hariyono.
Sejak awal, lanjut Hariyono, tujuan Pancasila dipilih sebagai sebuah dasar negara untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Selanjutnya, bersama pengamalan Pancasila, elemen-elemen bangsa, baik yang berbeda agama, suku, budaya, maupun bahasa, bisa saling bekerja sama dan memotivasi untuk mempertahankan persatuan hingga masa depan.
Berdasarkan sejarah, nilai toleransi menjadi penting untuk selalu diamalkan para Purnapaskibraka. Sikap saling berkolaborasi pun dibutuhkan dalam menjaga persatuan Indonesia dari segala bentuk ancaman seperti intoleran, radikalisme, dan terorisme.
Menurut Hariyono, para Purnapaskibraka dari tahun 1945 hingga 2020 juga mengemban nilai-nilai luhur dasar negara. Nilai tersebut dapat diwujudkan dengan senantiasa berperilaku dan memiliki cara berpikir yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut juga tidak kalah penting untuk dilakukan para generasi penerus bangsa secara umum.