Wajah-wajah baru di legislatif baik di DPR maupun DPD RI diharapkan dapat mengubah cara pandang dan budaya berpolitik di Indonesia ke arah lebih baik.
JAKARTA - Deretan nama baru yang menempati legislatif baik di DPR maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diharapkan untuk bisa membawa dan mempengaruhiperubahan budaya politik lebih positif.
"Dengan adanya dominasi wajah baru pada deretan nama pimpinan DPR dan DPD tentunya membawa harapan bagi masyarakat," kata Akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma saat dihubungi di Jakarta, kemarin.
Ardli mengatakan bahwa wajah baru di legislatif diharapkan dapat mengubah cara pandang dan budaya berpolitik di Indonesia ke arah lebih baik.
Selain itu, lanjut Ardli, wajah baru juga dapat benar-benar menjalankan tugas pokok fungsinya untuk melakukan "checks and balances" terhadap jalannya pemerintahan ke depan. "Dengan adanya perubahan deretan nama baru di jajaran pimpinan DPR dan DPD diharapkan dibarengi dengan perubahan budaya politik dan kemauan untuk lebih berfikir ke arah demokrasi yang lebih esensial," tuturnya.
Ia menambahkan, selain itu juga diharapkan wajah baru ini semakin dapat membuka ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam konteks mekanisme legislasi di Indonesia.
Karena lanjut Ardli, terwujudnya politik keterwakilan dalam sebuah sistem demokrasi salah satu kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Sehingga salah satu tugas utama para anggota legislatif yang merupakan representasi dari rakyat adalah membuka ruang partisipasi tersebut. "Namun harapan itu akan terwujud hanya jika budaya politik elitisme di Indonesia bisa berubah," katanya.
Ardli mengatakan, ketika elit-elit politik di Indonesia masih menyuburkan budaya elitisme, maka tidak ada harapan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun legislasi. "Perubahan struktur di DPR dan DPD ini hanya akan menjadi pergantian 'kover' semu, tetapi nihil esensi ketika budaya elitism masih berjalan," ujarnya.
Alat Kelengkapan Dewan
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI akan dirampungkan dan ditetapkan sebelum kabinet baru pemerintahan mendatang diumumkan.
Pembahasan terkait kemungkinan adanya AKD baru yang dibentuk menyusul wacana penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan mendatang. "Itu semua sedang kita matangkan dan bicarakan bersama. (Jumlah AKD) belum ada," ucapnya.
Dia pun memastikan anggota DPR RI periode 2024-2029 yang baru saja dilantik pada Selasa (1/10) sudah akan bekerja sekalipun AKD baru akan ditetapkan sesaat sebelum kabinet baru terbentuk pada 20 Oktober.
Sementara itu, sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) langsung sowan menyambangi Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Jakarta, Kamis, untuk bertemu Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto, setelah mereka dilantik sebagai pimpinan DPD pada Rabu (2/10).
Ketua DPD RI Periode 2024-2029 Sultan Bachtiar Najamudin selepas pertemuan itu menyebut mereka dititipkan pesan untuk menjaga persatuan dan kekompakan. "Strong point (pesan kuat) yang beliau sampaikan selalu, seminggu lalu kami juga diterima, bahwa kita harus bersatu, kita harus kompak, kita harus solid. Kenapa? Karena modal kekayaan terbesar kita itu adalah kekompakan kita," kata Ketua DPD RI menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Kantor Kemenhan RI, Jakarta.
Dia melanjutkan Prabowo berpesan juga kekompakan itu merupakan modal terbesar bangsa untuk mempercepat terwujudnya agenda-agenda pembangunan nasional.
Dalam kunjungannya, Sultan didampingi jajaran wakil ketua DPD, yaitu Yorrys Rawerai, Tamsil Linrung, GKR Hemas, dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Abchandra Muhammad Akbar Supratman.
Sultan tak hanya memperkenalkan unsur pimpinan DPD RI yang baru untuk periode 5 tahun ke depan, tetapi juga menegaskan dukungan mereka terhadap program-program pemerintahan ke depan.
