JAKARTA - Mengingat Bank DKI sering menunda dalam menyalurkan biaya bantuan sekolah, maka Pemprov Jakarta diminta mencari mitra bank lain agar penyalurannya lebih lancar. "DKI perlu mempertimbangkan untuk menggandeng bank lain karena Bank DKI sering gagal menyalurkan anggaran Kartu Jakarta Pintar atau KJP secara tepat waktu," ujar Ketua Komisi E DPRD, Iman Satria, Jumat (7/7).
"Kalau memang bank DKI tidak bisa menangani, jangan dipaksakan. Cari bank lain sebagai penyalur. Tidak usah malu-malu," katanya. Menurut Iman, fenomena mengendapnya dana KJP merupakan masalah serius karena banyak masyarakat pemegang KJPtidak bisa menerima haknya karena Bank DKI tidak kunjung mengirimkan uang ke rekening mereka.
Bank DKI pun sebelumnya sudah bertemu dengan Komisi B DPRD. Kepada mereka, Bank DKI mengaku ada permasalahan pengiriman daftar pemegang KJP dari pemerintah ke bank. Karena daftar tersebut terlambat dikirim ke Bank DKI, dana KJP pun akhirnya terlambat pula untuk dikirimkan.
Mendengar hal terlalu, Iman Satria, memastikan akan memanggil Dinas Pendidikan dan Bank DKI untuk minta klarifikasi secara langsung. Menurut dia, Bank DKI tidak patut saling menyalahkan dalam kasus tersebut. "Ini harus diklarifikasi dulu seperti apa," jelas dia.
"Bisa juga Dinas Pendidikan sudah memberikan daftar, tapi bank DKI terlambat input karena jumlahnya terlalu banyak. SDM bank DKI yang kurang," tambah dia. Iman memastikan kedua belah pihak akan dipertemukan dengan Komisi E dalam dua pekan ke depan.
Sebelumnya, BPK mengungkap adanya temuan dana sebesar 197,55 miliar dalam anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU senilai 197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya. Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai 15,18 miliar tidak sesuai dengan ketentuan," kata anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit.
Diharapkan dengan adanya bank alternatif terjadi persaingan sehat. Bank yang tidak menyalurkan sebaiknya ditinggalkan saja karena akan mengganggu proses belajar para siswa dan mahasiswa.
