DKI Jakarta kini mengandalkan pasokan air tanah dari Kali Cisadane karena air tanah di Jakarta tak cukup.
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies R Baswedan, menegaskan, kebutuhan air di Ibu Kota tak bisa mengandalkan air tanah. Untuk itu, pihaknya akan mengoptimalkan pasokan air melalui pipanisasi yang dikelola Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya.
"Daerah-daerah pesisir seperti ini diuntungkan dengan mudahnya mendapatkan air dari tanah. Begitu volume penduduknya membesar, maka tak mungkin lagi kita mendapatkan air tanah, tapi membutuhkan suplai yang teratur, terjamin," ujar Anies, saat menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang penyediaan air minum, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).
Meski Jakarta dilalui 13 sunistimewagai besar, katanya, pasokan kebutuhan air bagi warga Ibu Kota harus dikelola secara kolektif oleh pemerintah melalui badan usaha.
Salah satunya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengandalkan tambahan pasokan air dari aliran Cisadane yang dikelola oleh PDAM Tirta Kertas Raharja milik Pemerintah Kabupaten Tangerang.
"Alhamdulillah, kita sekarang menandatangani kesepakatan yang Insya Allah akan menjadi framework kerja sama di tahun-tahun ke depannya. Jakarta, dari catatan statistiknya, sejak tahun 1993 telah didukung suplai air bersihnya sebesar 16 persen dari Kabupaten Tangerang," katanya.
Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih karena kebutuhan air warga Ibu Kota dibantu dari Tangerang. Dia berharap kerja sama lanjutan untuk 20 tahun ke depan bisa menjadi framework baru dalam penyediaan air minum bagi masyarakat secara umum.
"20 tahun tampaknya panjang, tapi sebenarnya bagi usia sebuah kota dan pembangunan sebuah kota 20 tahun itu pendek. Bagi kota ini, kebutuhan air itu akan terus berkelanjutan," ujar Anie.
Anies berharap kepada semua yang terlibat di dalam implementasi kerja sama ini jangan hanya memikirkan tentang hari ini, tahun depan, tapi pikirkanlah pengelolaan air ini untuk generasi ke depan.
Layanan Publik
Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat, mengatakan kerja sama tersebut telah berlangsung sejak 20 tahun lalu. Namun, kerja sama ini diperpanjang lagi dan menyesuaikan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) masing-masing daerah.
"Pertimbangannya adalah 20 tahun yang lalu, Tangerang sudah ada, tapi belum memiliki pengembangan daerah. Contohnya pengembangan seperti Bumi Serpong Damai, Alam Sutra, Karawaci," katanya.
Menurutnya, mekanisme kerja sama antardaerah dalam bidang pelayanan publik ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2007. Adanya kerja sama ini, Erlan berharap bisa membentuk SPAM regional. Sebab, solusi atas kebutuhan air harus berdasarkan kewilayahan, bukan semata-mata pemerintah daerah masing-masing.
"Sebanyak 16 persen kebutuhan air di Jakarta dipasok dari Tangerang. Mereka akan memasok sebanyak 2.875 liter per detik atau bisa digunakan 240 ribu penduduk Jakarta yang ada di wilayah Jakarta Selatan dan sebagian Jakarta Barat," katanya.
Di tempat yang sama, Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, mengatakan pihaknya berkomitmen memenuhi target pembangunan akses berkelanjutan bagi masyarakat terhadap air bersih dan air minum yang layak. Kerja sama yang dijalin dengan Pemprov DKI Jakarta, katanya, dilakukan dalam rangka mendukung dan mengambil peran serta untuk suplai air bersih dan air minum kepada warga DKI Jakarta.pin/P-5
