Meninggalnya Tiara Deborah Simanjorang, 4 bulan, Debora di RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat menyisakan sejumlah pekerjaan rumah dalam pelayanan rumah sakit. Bukan hanya PR, kasus ini kembali membuka mata rumah sakit masih mengutamakan bisnis daripada pelayanan kesehatan. Kasus Debora mengungkap bahwa banyak rumah sakit yang tidak bermitra dengan BPJS..

Selain itu, Pemprov DKI membuat tim yang bertugas nengorek sejumlah keterangan untuk menngambil tindakan.

Untuk mengetahui kerja tim dan langkah Pemprov atas kasus Debora, reporter Koran Jakarta mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, R. Koesmedi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (11/9). Berikut petikannya:

Apa hasil pemanggilan RS Mitra Keluarga atas kasus Bayi Debora?

Kami sementara menyimpulkan, pertama, tidak ada kesalahan ataupun penundaan tindakan akibat biaya yang diminta. Jadi, tindakan tetap dijalankan untuk menyelamatkan nyawa Debora, walaupun ada perkataan untuk masuk ke PICU diperlukan biaya. Tapi tindakan semua tetap dilakukan.

Kedua, ada komunikasi kurang bagus baik dari manajemen kepada petugas informasi dan petugas informasi ke keluarga pasien. Ada kelalaian dari RS, walaupun dia juga mencari tempat rujukan ke RS lain lewat telepon tapi juga dia menyuruh keluarga pasien untuk mencari rumah sakit rujukan adalah tindakan salah.

Apa yang akan Anda lakukan?

Kita rekomendasikan membentuk tim dari beberapa unsur untuk melakukan audit. Kita akan mendatangi rumah keluarga pasien untuk mencari data. Data ini akan kami sampaikan kepada tim, termasuk data audit medis.

Bagaimana tindakan untuk RS Mitra Keluarga Kalideres ini?

Direktur RS Mitra Keluarga sudah membuat surat pernyataan; Pertama, berjanji memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien. Kedua, RS bersedia melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan layanan gawat darurat, tanpa meminta uang muka. Ketiga, bersedia melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Keempat, bersedia mematuhi segala peraturan perundangan yang berlaku terkait pelayanan kepada pasien di rumah sakit.

Hanya itu saja, setelah atas kelalaian RS seorang bayi berumur 4 bulan meninggal?

Rumah sakit segera memperbaiki bagian informasi agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam memberikan informasi. RS harus segera diakreditasi, karena dia belum terakreditasi. Untuk kegiatan gawat darurat, biarpun rumah sakit belum bekerja sama dengan BPJS, maka BPJS akan menanggung pembiayaan tersebut.

Kenapa harus dibuat tim?

Kita harus mencari data selengkap-lengkapnya. Karena ke depan, saya tidak terjadi peristiwa yang sama. Jadi, efek dari ini semua kita harus membetulkan semua sistem. Seperti tadi ternyata rumah sakit belum bekerja sama dengan BPJS, tapi kalau keadaannya emergensi, maka pembiayaannya bisa dibiayai oleh BPJS.

Apakah seharusnya pasien memberikan uang muka dulu sebelum ditindak?

Kita akan melihat bagaimana cara komunikasi. Karena selalu terjadi kesalahan komunikasi pada saat ada penderita mengalami gawat darurat. Kalau orang mengalami gawat darurat, RS Umum DKI secara keseluruhan memang sudah keseluruhan, sudah tidak diperbolehkan minta uang muka.

Kenapa bayi ini tidak bisa langsung masuk PICU?

Pertama itu adalah fase gawat darurat yang dokter gawat darurat harus segera melakukan tindakan untuk mengatasi kegawatdaruratan. Kalau kegawatdaruratan darurat itu bisa diatasi di ruang gawat darurat kemudian ternyata yang bersangkutan tidak perlu dirawat di ruang khusus, maka dia tidak perlu dirawat di ruang khusus. Namun, kalau dia tidak bisa diatasi kemudian diperlukan pemasangan ventilator untuk mengontrol pernafasannya, maka perlu dimasukkan ke picu.

Ada sanksi yang akan dikenakan untuk RS Mitra Keluarga ini?

Tergantung hasil investigasi tim. Sampai saat ini dia sudah janji kepada saya untuk melayani pasien dengan benar. Kalau sampai ada masalah terhadap hal itu, dia bersedia izinnya dicabut. P-5

Baca Juga: