JAKARTA - Sebanyak sembilan lembaga akan menjadi pilot project (proyek percontohan) kemandirian pesantren. Hal ini dilakukan karena kemandirian pesantren menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2021.
"Kemandirian pesantren menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama tahun 2021," kata Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, di Jakarta, Rabu (5/5).
Adapun rinciannya Pesantren As'adiyah Kalimantan Utara, Pesantren Nahdlatul Ulum Maros Sulawesi Selatan, Pesantren Dayah Darul Atiq NAD, Pesantren Qomarul Huda NTB, Pesantren Al Imdad Yogyakarta, Pesantren At Tahdzib Jawa Timur, Pesantren Tarbiyatul Banin Cirebon, Pesantren Al Amin Riau, serta Pesantren Raudatul Mubtadiin Jawa.
Menag mengatakan pihaknya mengajak kementerian dan lembaga negara lain untuk berkolaborasi dan ikut terlibat secara aktif dalam berbagai program kemandirian pesantren. Saat ini sudah ada dashboard potensi ekonomi pesantren yang bisa diakses oleh kementerian dan lembaga lain.
"Sehingga bila Kementerian/Lembaga memiliki program tertentu bisa mengacu ke dashboard tersebut untuk menentukan pesantren mana yang layak mendapatkan program sehingga program Kementerian/Lembaga lebih tepat sasaran," jelasnya.
Ekosistem Pendukung
Lebih jauh, Menag menilai upaya memandirikan pesantren tahun ini menemukan momentum yang tepat karena ada tiga ekosistem pendukung. Pertama, ekosistem digital yang terjadi lebih cepat sebab adanya pandemi dan mengalihkan sebagian besar aktivitas ekonomi ke platform digital.
Kedua, lanjut dia, ekosistem UMKM yang bila terjadi kolaborasi dengan pesantren maka akselerasi pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat akan bisa terjadi lebih cepat. Ketiga, ekosistem halal yang dalam kurun 10 tahun terakhir ini ada peningkatan tren industri halal yang cukup tinggi.
"Dengan tiga ekosistem tersebut, saya optimistis kalau dilakukan dengan baik dan benar, kebijakan kemandirian pesantren akan berjalan dengan sukses," imbuhnya.
