JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri menyiapkan enam pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dari total 18 PKSN menjadi sentra ekonomi baru yang superprioritas diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keenam PKSN itu yakni PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura dan PKSN Merauke.
"Dari enam ini, kami mulai inventarisir tiga PKSN, yaitu Aruk, Atambua dan Jayapura," kata Sekretaris Utama BNPP Suhajar Diantoro dalam webinar Mengelola Strategi Kolaboratif Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi di Jakarta, Rabu (5/8).
Menurut Suhajar, dokumen tiga PKSN yang sudah diinvetarisasi itu telah rampung dan disampaikan ke Kemenko Perekonomian untuk segera ditindaklanjuti dengan instruksi presiden (Inpres).
Ia menjelaskan, dalam mewujudkan PKSN tersebut menjadi sentra ekonomi baru di perbatasan, lembaga itu berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menganalisa kebutuhan produk di wilayah tersebut. Karena letaknya yang berbatasan dengan negara tetangga, perlu pula mendatangkan produk yang dibutuhkan mereka.
Selain itu, didorong pula pengembangan produksi yang potensial berkembang pesat di wilayah tersebut sehingga menjadi pusat ekonomi bagi daerah sekitar termasuk bagi negara tetangga yang berbatasan langsung.
Seperti diketahui, BNPP merencanakan Indonesia mempunyai 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selama kurun 2020-2024. Hingga 2024, ada 222 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas (lokpri) pengelolaan kawasan perbatasan dengan anggaran ditaksir sebesar 36,1 triliun rupiah.
Pembangunan di 222 kecamatan perbatasan itu nantinya meliputi pasar, fasilitas cold storage, revitalisasi infrastruktur, hingga peningkatan layanan telekomunikasi.
Tambah Fasilitas
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan kawasan perbatasan (PLBN) disertai dengan dukungan terhadap pengembangan ekonomi wilayah setempat.
"Kami membangun PLBN dan dukungan ekonomi seperti pasar dan fasilitas lain seperti jalan akses untuk mendukung ekonomi setempat," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono.
Hadi menjelaskan Kementerian PUPR telah membangun tujuh PLBN terpadu dengan rincian tiga PLBN di Pulau Kalimantan, tiga PLBN di NTT dan satu PLBN di Papua.
Ant/E-10
