JAKARTA - Sejumlah wilayah kabupaten dan kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi hingga Senin (22/7), sebanyak 55 kepala daerah telah menetapkan surat keputusan bupati dan wali kota tentang siaga darurat bencana kekeringan.
"Provinsi yang wilayah kabupaten dan kotanya menetapkan status siaga darurat kekeringan, antara lain Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT)," kata Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo, di Jakarta, Senin (22/7).
Sementara itu, tambah Agus, wilayah kabupaten/kota yang terdampak kekeringan teridentifikasi berjumlah 75 kabupaten/kota, termasuk dua kabupaten di Bali. Wilayah di NTT terdapat lima kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Rote Ndao, dan Flores Timur, dan Kota Kupang.
Provinsi NTB, wilayah yang telah menetapkan status ini yaitu Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa. "Sementara itu, wilayah terbanyak yang menetapkan status siaga darurat kekeringan yaitu Jawa Timur. Sejumlah 25 kabupaten teridentifikasi berpotensi kekeringan. Wilayah Banten hanya di Kabupaten Lebak yang telah menetapkan status siaga," ujar Agus.
Modifikasi Cuaca
Menghadapi darurat kekeringan, tanbah Agus, BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan koordinasi untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC).
"Pertemuan koordinasi yang digelar pada hari Senin (22/7) menyebutkan operasi tersebut akan difokuskan pada penanganan kekeringan dan kegagalan panen di wilayah-wilayah teridentifikasi," ujar Agus.
Saat ini, tambah Agus, potensi awan hujan kurang dari 70 persen sehingga belum dapat dilakukan operasi TMC. Namun demikian, pesawat milik BPPT dalam posisi stand by jika ada wilayah yang berpotensi untuk dilakukannya TMC.
"BMKG menyampaikan Senin ini (22/7) potensi hujan tujuh hari ke depan masih cukup rendah untuk wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Di sisi lain, pertumbuhan awan dan potensi hujan masih terfokus di Sumatera bagian utara, Kalimantan Timur dan Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua," katanya.
Data BNPB per 22 Juli 2019, rincian 75 kabupaten dan kota terdampak kekeringan yaitu Jawa Barat 21 kabupaten, Banten ada satu daerah, Jawa Tengah ada 21 wilayah, DIY ada dua daerah, Jawa Timur ada 10 daerah, Bali terdapat 2 wilayah, NTT terdapat 15 daerah, dan NTB ada 9 wilayah. Dilihat sebaran bencana kekeringan berdasarkan tingkatan wilayah administrasi sebagai berikut tujuh provinsi, 75 kabupaten, 490 kecamatan, dan 1.821 desa.eko/N-3