JAKARTA - Warga Jakarta dapat menggunakan layanan satu kartu pembayaran tunggal untuk seluruh moda transportasi pada tahun depan.
"Nanti di masa depan, LRT juga akan dimasukkan multimoda. Insya Allah 2021 akhir, kalau beroperasi (pembayaran satu kartu)," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai penandatanganan perjanjian pemegang saham sistem integrasi pembayaran antarmoda transportasi di Kantor Kementeran Perhubungan di Jakarta, Rabu (15/7).
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri BUMN II, Kartiko Wirjoatmodjo.
Dalam perjanjian itu, BUMN dan BUMD Pemprov DKI Jakarta bersinergi mendirikan perusahaan patungan yang mengelola sistem pembayaran terpadu antarmoda transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) bersama PT Transportasi Jakarta (TJ), PT MRT Jakarta (MRTJ) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menandatangani perjanjian pemegang saham perusahaan patungan yang akan mengelola Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi di Jabodetabek.
PT MITJ merupakan perusahaan gabungan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN dan PT MRT Jakarta (Perseroda) yang berada di bawah naungan Pemprov DKI, bertugas untuk mengelola stasiun terpadu di ibu kota. Kini, PT MITJ memperluas cakupannya dengan mengelola sistem pembayaran yang terpadu antar moda transportasi di Jabodetabek.
Sistem Pembayaran
Di PT Jaklingko, PT MITJ memiliki saham sebesar 40 persen, sedangkan tiga BUMD DKI Jakarta, yakni PT MRTJ, PT TJ, dan Jakpro masing-masing memiliki saham sebesar 20 persen.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyambut baik adanya kerja sama sistem integrasi pembayaran antarmoda transportasi yang merupakan kelanjutan dari peresmian penataan stasiun terpadu di empat lokasi di DKI Jakarta yang dilakukan bulan lalu.
"Integrasi sistem pembayaran ini hanya dapat terwujud dengan sinergi dan kolaborasi yang optimal, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemda DKI, BUMN maupun BUMD. Platform pertama kolaborasi adalah perjanjian pemegang saham yang dilakukan di Kementerian BUMN antara PT KAI dan PT MRT Jakarta yang membentuk PT MITJ pada Januari lalu," kata Kartiko.
Setelah awal tahun 2020, BUMN melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pemprov DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta (Perseroda) membuat usaha patungan, PT MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek) untuk mengelola stasiun terpadu di Ibu Kota, kini keduanya memperluas cakupannya.
Ia menyatakan bahwa peran efisiensi transportasi publik ini sangat strategis dalam mendorong daya saing dan pengembangan kinerja Badan Usaha Milik Negara.
"Ini bukti bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa wacana, tetapi perencana sekaligus pelaksana. Insya Allah, akhir tahun depan rencana integrasi ini telah terwujud dan masyarakat akan merasakan manfaatnya," tambah Kartiko.
n pin/Ant/P-5
