JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat 17 negara meminati investasi di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) per 7 Mei 2023.
OIKN hingga 7 Mei 2023 menerima Letter of Intents (LoI) untuk investasi di IKN yakni lebih dari 200 perusahaan swasta, baik domestik maupun luar negeri, dan jumlah tersebut terus bertambah.
"Alhamdulillah, indikasibaiknya terdapat sekitar 17 negara sudah masuk (minat) investasi di IKN," kata Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, dalam seminar daring Pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Tangguh, Net Zero dan Ekonomi Sirkuler yang diikuti di Jakarta, Jumat (19/5).
Seperti dikutip dari Antara, Ali mengatakan OIKN pada tahun 2024 berfokus pada pembangunan ekosistem lengkap di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Adapun untuk pembangunan Subwilayah Perencanaan 1A KIPP IKN dengan total luas lahan 2.876 hektare dan area pengembangan 921 hektare.
Tim Perencanaan IKN saat ini sudah menangani total 3.115 kavling tanah, di mana untuk Wilayah Perencanaan (WP) KIPP terdapat 798 kaveling.
Adapun tipe-tipe kaveling di WP KIPP IKN diperuntukkan bagi sektor hunian sebanyak 257, pendidikan sebanyak 94 kaveling, kesehatan sebanyak 22 kaveling, perdagangan dan jasa sebanyak 165 kaveling.
Perkantoran Swasta
Kemudian, untuk perkantoran swasta sebanyak tiga kaveling, sarana prasarana umum sebanyak 116 kaveling, pemerintahan sebanyak 110 kaveling, pertahanan keamanan sebanyak 28 kaveling dan transportasi tiga kaveling.
Sedangkan untuk WP IKN Barat dialokasikan 1.070 kaveling, kemudian WP IKN Timur 1 sebanyak 875 kaveling dan WP IKN Timur 2 sebanyak 372 kaveling.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, mengatakan pihaknya memperkenalkan potensi investasi pengembangan energi terbarukan (EBT) yang dikembangkan di IKN ke investor Timur Tengah.
Uni Emirat Arab (UEA) telah aktif berinvestasi di Indonesia, di antaranya di sektor jalan tol, energi terbarukan dan ikut membangun sovereign wealth fund untuk Indonesia.
"Oleh karena itu, kami bertemu Undersecretary Hassan untuk menindaklanjuti pertemuan antarpimpinan negara, dan mengunjungi beberapa perusahaan UEA yang telah berinvestasi di Indonesia," ujar Agung.
Agung berharap hal ini menjadi jalan untuk mewujudkan IKN dengan dukungan investasi dari berbagai pihak.
