BANGKOK - Lebih dari 100 pengunjuk rasa didakwa berdasar undang-undang penghinaan terhadap kerajaan Thailand (lese majeste) sejak Juli lalu, ketika demonstrasi di seluruh negara itu mulai menuntut reformasi monarki yang tidak tergoyahkan. Hal itu diungkapkan oleh seorang pengacara yang mewakili para aktivis pada Selasa (3/8).
Sebuah gerakan yang sebagian besar dipimpin oleh pemuda dimulai musim panas lalu, didorong oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-Ocha, mantan panglima militer yang pertama kali berkuasa, hasil dari kudeta 2014. Para pengunjuk rasa ini menyerukan agar PM Prayut mundur dan memprotes untuk menuntut reformasi kerajaan. Pada puncaknya, protes menarik puluhan ribu orang turun ke jalan.
"Setahun sejak protes dimulai, 110 pengunjuk rasa telah didakwa berdasar undang-undang lese majeste atas peran mereka dalam gerakan itu," ungkap pengacara tersebut. "Pemimpin terkemuka Parit Chiwarak yang lebih dikenal sebagai "Penguin" memegang rekor sekitar 20 dakwaan, sementara setidaknya delapan pemrotes lainnya yang semuanya berusia di bawah 18 tahun, juga menghadapi dakwaan," imbuh pengacara itu.
Jika para demonstran itu terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman tiga hingga 15 tahun penjara per dakwaan. SB/AFP/I-1
