Para kepala sekolah dilarang merekrut tenaga kependidikan tanpa izin kepala dinas pendidikan. Semua harus melalui sistem rekrutmen yang benar.
JAKARTA - Pemprov Jakarta hingga kini mengelola sekitar 4.000 guru honorer. Namun, saat ini telah disedikan 1.700 formasi tenaga Kontrak Kerja Individu (KKI) pada bulan Agustus 2024 dengan. Diharapkan para guru honorer memanfaatkan lowongan tersebut.
"Kepala Dinas Pendidikan memberikan kesempatan para guru honorer untuk bisa mendaftar melalui mekanisme yang benar sebagai guru didik KKI," kata Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, Pemprov mencatat saat ini ada 4.000 guru honorer. Dia ingin seluruh guru honorer menggunakan dan memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Dengan begitu, mereka bisa menjadi guru KKI melalui prosedur benar. "Ada lowongan 1.700 tenaga pendidik KKI," tandasnya.
Jadi, Pemprov ingin guru didik Jakarta mendapat hak mereka sebagaimana mestinya melalui mekanisme yang benar. Sisanya dari 4.000 guru honorer, ada 2.300, akan dibuka kesempatan menjadi guru KKI pada tahun 2025.
"Silakan mempersiapkan diri. Ikuti tes lewat mekanisme yang benar. Jadi, nanti ada wawancara segala macam," jelas Heru. Melalui upaya ini, Heru berharap guru honorer mendapat haknya dengan baik. Heru juga minta gubernur dan menteri pendidikan yang akan datang memperhatikan masalah ini. "Jadikan mereka Aparatur Sipil Negara," tekan Heru.
Selain itu, Heru juga mewanti-wanti kepala sekolah untuk tidak merekrut guru tanpa izin dinas pendidikan. Dia menilai, selama ini sporadik. Kepala sekolah merekrut. Ketiga ganti kepala baru, juga merekrut. Seperti ini terus berjalan, sehingga kondisi seperti sekarang.
Menurutnya, tindakan dilakukan Kepalda Dinas Pendidikan saat ini coba merapikan administrasi guru. Dia sudah mengumpulkan para kepala sekolah agar informasi tersebut tidak bias. Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Budi Awaluddin, menambahkan bahwa Jakarta kekurangan 7.000 guru. Kebutuhan ini mulai dicicil, pada bulan Agustus ini dengan dibuka 1.700 guru KKI yang dibiayai pemprov Jakarta.
Budi mengutarakan, nanti dibuka lagi 1.900 untuk ASN dan P3K. Tahun depan ditambah lagi. Kekurangan jumlah guru ini akan dipenuhi secara bertahap karena kekurangan anggaran. "Kami perlu memperhatikan anggaran yang akan diturunkan dari pemerintah pusat untuk P3K dan ASN ini," ujar Budi.
Didistribusikan
Sementara itu, Heru Budi Hartono juga menyatakan akan mendistribusikan 107 guru honorer nonaktif ke sejumlah sekolah yang membutuhkan. Mereka akan mendapat jam mengajar di sekolah baru. "Ini jangan diartikan memberhentikan guru. Kami memadupadankan data supaya dapat angka akurat," jelasnya.
Heru mencontohkan di satu sekolah guru bahasa Inggris ada banyak, sehingga guru honorer tidak mendapatkan jam mengajar, lalu menjadi nonaktif. Mereka ini akan dikirim ke sekolah yang membutuhkan guru bahasa Inggris. Mereka juga diusahakan tidak jauh dari rumah. Menurutnya, "gaji" guru honorer Jakarta dibiayai dengan APBD. Sedangkan 107 guru ini masuk dalam data 4.000 guru honorer yang terdata.
Sebelumnya, 107 guru honorer Jakarta diberhentikan secara tiba-tiba pada awal tahun ajaran baru. Pemprov Jakarta member alasan mereka direkrut kepala sekolah tanpa seleksi jelas. Mereka direkrut tidak lewat jalur seleksi.Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Haeri, menduga pemberhentian guru-guru honorer ini bagian dari bersih-bersih guru honorer. Menurutnya, pemberhentian guru honorer juga banyak terjadi di daerah-daerah.
Iman mengaku telah menerima ratusan laporan dari berbagai daerah soal guru honorer yang jam mengajarnya berkurang drastis sampai tidak berpeluang mendaftar seleksi menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena tidak ada kuota. Sampai akhirnya, kata Iman, terjadi pemecatan sepihak di Jakarta yang awalnya dilabeli sebagai cleansing honorer.